Jakarta, KabarSDGs – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk menanamkan budaya anti korupsi.
Menparekraf Sandiaga saat jadi pembicara kunci dalam acara Townhall Meeting “Penguatan Semangat Anti Korupsi di Lingkungan Kemenparekraf” di Jakarta, Kamis (12/10/2023) menjelaskan, ia ingin menciptakan lingkungan yang kondusif jauh dari praktik korupsi dengan menggunakan aplikasi Whistleblowing System (WBS).
“WBS ini sebagai peluit untuk menunjukan bahwa di sekitar kita ada yang mengawasi. Dulu ada atasan hingga KPK yang memiliki fungsi tapi saat ini yang mengawasi 360 derajat ada masyarakat di sekitar kita,” katanya.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, tidak ingin aplikasi anti korupsi digunakan untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi dimanfaatkan untuk membangun semangat dan budaya anti korupsi di lingkungan kerja.
“Kalau mengisi WBS ini jangan karena suka dan tidak suka dengan seseorang. Tapi kita mengetahui prosedurnya, tahu mengikuti perkaranya dan ada buktinya. Jangan sampai ini untuk menjatuhkan seseorang guna memuluskan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Sandiaga ingin, semangat anti korupsi menjadi budaya di Kemenparekraf dan instansinya harus terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena Kemenparekraf menjual atau mempromosikan Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia.
“Kalau kita punya alam dan budaya yang bagus tapi kita tidak bisa menjaga konstitusi kita, saya pikir akan gagal,” ujarnya.
Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang dirilis hari ini, tercatat Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.
“Ini alarm buat kita, untuk bergotong royong membudayakan semangat anti korupsi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf Bayu Aji menjelaskan WBS merupakan wadah bagi pegawai internal yang hendak melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan pelanggaran kode etik. Aplikasi ini digagas sejak tahun 2018 untuk pengelolaan keuangan negara dan peresmian penggunaannya. Aplikasi ini digunakan untuk memberantas praktik korupsi.
“Kita ingin ASN (Aparatur Sipil Negara) muda tidak apatis melihat pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi mengarah pada tindak pidana korupsi. Jadi kita sendiri yang akan memastikan apakah sistem ini berjalan dengan baik atau hanya menjadi pajangan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Kasatgas di KPK Dotty Rahmatiasih serta Dekan dan doktor pertama Indonesia dalam bidang pencucian uang Yenti Garnasih. Hadir pula para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Bapakerkaf.
Discussion about this post