JAKARTA, KabarSDGs – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong semua pihak untuk ikut mengawal akuntabilitas dan kualitas pengeluaran keuangan negara agar lebih efektif dalam mencapai sasaran yang tepat. Presiden yakin, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan semakin kuat jika pengawalan tersebut berhasil terlaksana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/06/2023).
“Jika kita mampu melakukannya, kita akan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita dambakan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pengawalan tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya agar hasil dari pengeluaran keuangan negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar kembali kepada rakyat untuk membiayai hal-hal yang dapat dirasakan oleh rakyat, bukan untuk membiayai proses-proses lainnya. Hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menjelaskan adanya temuan-temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Presiden menyebutkan bahwa anggaran tersebut semula ditujukan untuk pengembangan daerah, namun malah digunakan untuk kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga di pemerintah pusat, saya ingin memberikan contoh tentang program penyuluhan pertanian yang menggunakan anggaran dari APBD provinsi. Saya tidak akan menyebutkan nama provinsi tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian. Namun, dari total anggaran sebesar Rp1,5 miliar, sekitar Rp1 miliar digunakan untuk perjalanan dinas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara difokuskan pada program-program unggulan pemerintah, seperti penanggulangan masalah kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, dan program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga harus dialokasikan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
“Selain itu, kami juga telah menyampaikan bahwa pembelian produk-produk dalam negeri harus ditingkatkan, terutama produk-produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga UMKM dapat berkembang,” pungkas Presiden Jokowi.
Discussion about this post