Jakarta, Kabar SDGs – Dua mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Zeffanya Tessalonika Manoppo dan Paskarina Alfalahsea, mengembangkan gagasan kebijakan untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ide tersebut dituangkan dalam sebuah policy brief yang menawarkan model kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik melalui pendekatan berbasis gender.
Gagasan berjudul “Mendayung Bersama di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia–Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender” tersebut mengangkat isu kelompok perempuan yang dinilai menghadapi dampak krisis iklim secara tidak proporsional.
Berdasarkan persoalan tersebut, Zeffanya dan Paskarina mengusulkan pembentukan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP) sebagai kerangka kolaborasi yang dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Usulan tersebut berangkat dari kesamaan kondisi geografis Indonesia dan negara-negara Pasifik yang sama-sama merupakan wilayah kepulauan dan rentan terhadap berbagai dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, kerusakan ekosistem pesisir, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
Dalam gagasan tersebut, Indonesia dinilai memiliki sejumlah pengalaman dan kebijakan yang dapat menjadi referensi, seperti pengelolaan wilayah pesisir, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030, Blue Economy Roadmap, serta berbagai praktik pemberdayaan perempuan yang mendukung ketahanan iklim.
Atas gagasan tersebut, Zeffanya dan Paskarina berhasil meraih Juara I kategori Chamber Policy Brief dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-38 Tahun 2026 di Bandung. Kompetisi tersebut diikuti oleh 31 tim yang berasal dari 31 perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Zeffanya, perempuan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim karena memiliki pengalaman dan kedekatan langsung dengan komunitas.
“Perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lahir dari kedekatan mereka dengan komunitas. Perspektif tersebut perlu hadir sejak proses perencanaan hingga pengambilan keputusan agar kebijakan iklim menjadi lebih inklusif dan efektif,” ujar Zeffanya.
Melalui IPCGP, keduanya menawarkan dua program utama. Program pertama adalah Gender-Climate Fellowship yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik dalam bidang pembiayaan iklim dan tata kelola wilayah pesisir.
Program kedua yaitu Mangrove & Coastal Adaptation Pilot yang diarahkan pada restorasi ekosistem pesisir berbasis komunitas perempuan. Program tersebut menargetkan pemulihan 500 hektare kawasan mangrove dalam waktu tiga tahun sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Paskarina menjelaskan bahwa kedua program tersebut tidak hanya menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan.
“Kami menargetkan sedikitnya 40 persen keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan pada proyek restorasi pesisir. Harapannya, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang tangguh terhadap krisis iklim,” kata Paskarina.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari Pjs Rektor Universitas Pertamina, Prof Dr techn Djoko Triyono MSi. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan global.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pertamina tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan global, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis riset yang inovatif dan aplikatif. Universitas Pertamina akan terus mendorong lahirnya gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Prof Djoko.
Melalui karya tersebut, Zeffanya dan Paskarina menunjukkan bahwa pendekatan gender memiliki peran penting dalam strategi menghadapi perubahan iklim. Pelibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih inklusif serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman krisis iklim.
Discussion about this post