Jakarta, KabarSDGs-Industri pelayaran sepanjang masa Pandemi Covid-19 dikatakan cukup terdampak besar. Pasalnya bukan hanya kegiatan arus barang, tapi penumpang dan iklim investasi juga terganggu dampak Covid-19.
Ketua Indonesia Ship Owners Associations’ (Insa) Carmelita Hartoto mengatakan, kehadiran vaksin yang didatangkan beberapa pekan lalu memberi angin segar bagi industri. Namun melum melegakan sumbatan yang selama ini mengganjal pelayaran.
Akibat pandemi, ujar dia, cashflow jadi berantakan juga banyak kesulitan lain yang hingga kini belum terpecah. Dia berharap pemerintah segera menuntaskan kebutuhan vaksin agar kegiatan usaha kembali normal sedia kala tanpa khawatir penularan yang belakangan semakin masif.
“Mudah-mudahan pemerintah tak menutup pada siapapun, juga tidak hanya satu vaksin diperbolehkan ke Indonesia tetapi vaksin lain bisa,” ujarnya, dalam diskusi yang diselenggarakan Senin (14/12).
Menurutnya tidak hanya Kemenhub yang perlu bekerja keras memulihkan investasi pelayaran yang kini masih terpuruk. Kementerian lain pun diharap ikut serta menyelesaikan, khususnya kepercayaan investasi dari investor untuk masuk ke Indonesia. Penyebaran Covid-19 yang belum terkendali menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi.
“Kami tentunya bicara tak hanya dengan Kemenhub, kami terus komunikasi dengan seluruh kementerian,” ujar dia.
Tidak hanya kepada iklim investasi dan bisnis pelayaran, hambatan ini pun masih dirasakan diseluruh lini. Sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Transportasi, Memei mengatakan, asosiasi telah gencar memberi masukan kepada pemerintah. Nyatanya, walau Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sudah dinyatakan baik, namun belum menimbulkan hasil lebih bagi iklim usaha.
“Supaya mempermudah berinvestasi dan usaha, kita perlu banyak berdiskusi,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum III DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Darmansyah Tanamas menjelaskan, vaksin diharap bisa menjadi pemicu pemulihan usaha saat ini. Sektor pelayaban masih memiliki peluang besar didepan.
Salah satu peluang yang bisa diandalkan adalah Beyond Cabotage. Menurutnya peluang ini sangat besar bagi pelayaran nasional untuk melakukan kegiatan ekspor dan mengurangi devisit transaksi jasa.
“PM 65/2020 saat ini diwajibkan pelayaran nasional dengan kapasitas angkutan 10.000 dwt. Masih bisa berkembang lebih daripada angka ini, bergantung eksiapan perusahaan pelayaran dan kemauan pemilik kargo dan keseriusan pemerintah program pemberdayaan pelayaran,” ujarnya.
Wakil Ketua INSA Bidang Curah Budi Rahmadi menjelaskan, sejak.jauhnhari pihaknya mengajukan bantuan kepada pemerintah dalam ramgka beyond cabotage. Setidaknya, kata dia, pemerintah memberikan equal playing field dengan beri dukungan penuh berdayakan pelayaran nasional agar bisa bersaing di dunai internasional.
“Kita ini sekarang memang lagi tidak berdaya, jadi program pemberdayaan ini tetap jadi esensi yang dibutuhkan seluruh pengusaha setidaknya bisa recovery dari kondisi saat ini bersama,” ujarnya.
Pihaknya sendiri sekarang masih mampu mengatur cashflow, selesaikan tanggung jawab bank, namun belum mendapatkan untung sepanjang Pandemi Covid-19.
Pada beyond cabotage, Bappenas bisa jadi kolaborator departemen lainnya, khususnya menyelesaikan masalah keuangan berupa pemberian insentif perbankan nasional. Terlebih kondisi saat ini agar industri mampu mendapatkan investasi lebih menarik dan jangka panjang.
“Ini jargon diminta ke pemerintah, pelayaran ini di kelautan, kapalnya yang sebagai sarana pendukung tol laut jadi proyek infrastruktur jadi bisa dapat term financing lebih panjang,” ujar dia.
Discussion about this post