Sekolah Lapang Mitigasi: Pemanfaatan Lahan Gambut Tanpa Bakar

PULANG PISAU, KabarSDGs – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih kerap terjadi di berbagai wilayah tanah air. Badan Nasonal Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya telah terjadi 321 kejadian bencana karhutla yang melanda berbagai wilayah Indonesia di sepanjang tahun 2020.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam penanganan karhutla guna meminimalisir dampak yang timbul serta mengurangi luasan lahan yang terbakar. Upaya penanganan karhutla juga dilakukan melalui mitigasi bencana. Salah satu kegiatan mitigasi bencana karhutla yang giat diupayakan saat ini adalah melalui Sekolah Lapang Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan.

Direktorat Mitigasi Bencana BNPB bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) menginisiasi kegiatan mitigasi partisipatif kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah langganan bencana karhutla. Dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar, kegiatan sekolah lapang ini menyasar masyarakat khususnya kelompok tani untuk melakukan alternatif pemanfaatan lahan gambut yang ramah alam sehingga karhutla di lahan gambut dapat dicegah.

Sekolah lapang mitigasi karhutla, pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah yang dipilih untuk tempat pelaksanaannya.

Kegiatan yang akan menjadi agenda rutin Direktorat Mitigasi Bencana ini terselengara atas kerjasama antara BNPB, BRG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dengan peserta dari kelompok tani yang ada di daerah tersebut.

Sebanyak 19 peserta dari berbagai kelompok tani di Desa Henda mengikuti kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu (20/10) hingga Kamis (22/10/2020). Dalam kegiatan ini peserta dibekali pengetahuan tentang gambut, budidaya di lahan gambut, dan pemasaran produk hasil budidaya gambut. Selain aspek teori, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan praktek dalam pembuatan pupuk organik dan mini demplot.

Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai narasumber dengan beragam latar belakang keilmuan yang mampu meningkatkan kapasitas peserta didik, seperti dari BRG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pertanian Kab Pulang Pisau, fasilitator, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI).

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat berdaya secara ekonomi tanpa merusak ekosistem lahan gambut. Dengan demikian keseimbangan ekosistem dapat terjaga serta bencana karhutla dapat dihindari.

Johny Sumbung selaku Direktur Mitigasi Bencana BNPB yang membuka kegiatan ini menyampaikan pemanfaatan lahan gambut tanpa harus membakar merupakan salah satu upaya perlindungan dan penyelamatan ekosistem gambut.

“Kegiatan ini mengacu pada konsep restorasi lahan gambut yang dikenal dengan 3R yaitu rewetting, revegetation dan revitalization of local livelihood,” ujar Johny.

Johny juga menekankan agar dalam melaksanakan kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan mengingat kegiatan dilakukan dalam masa pandemi Covid-19. Selalu menggunakan masker, rajin bercuci tangan dan menjaga jarak mutlak dilakukan selama kegiatan berlangsung.

Selain di Pulang Pisau, sekolah lapang ini juga telah sukses dilakukan di daerah rawan karhutla lain, seperti di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Balangan Kalimantan Selatan, Tanjung Jabung Timur Jambi. Selanjutnya dua daerah lagi rencananya akan digelar pada November mendatang, yakni di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan Pelalawan Riau.

Disamping mitigasi karhutla melalui sekolah lapang, upaya lain juga ditingkatkan dalam penanganan bencana karhutla. Deteksi dini hotspot, patroli udara dan pemadaman titik api yang muncul dengan mengerahkan personil darat dan udara merupakan beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan dalam penanganan karhutla di Indonesia.

Diharapkan berbagai upaya yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah serta didukung oleh masyarakat ini akan menekan angka bencana karhutla dan juga berbagai kerugian yang timbul atas bencana tersebut.