Tangerang, Kabar SDGs – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang keimigrasian. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, dan Menteri Imipas RI Agus Andrianto dalam rangkaian Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Kesepakatan ini dinilai memiliki arti strategis bagi Bali sebagai salah satu daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan kualitas pelayanan keimigrasian dapat semakin meningkat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap mobilitas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Bali.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan program kerja institusinya. Ia mengingatkan bahwa kolaborasi yang dibangun harus berlandaskan integritas agar memberikan hasil nyata. “Karena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.
Selain dengan Pemerintah Provinsi Bali, pada kesempatan yang sama Kementerian Imipas juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak lain, termasuk Kementerian Koperasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta BPJS sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Agus Andrianto juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi pemasyarakatan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melakukan refleksi atas capaian yang telah diraih serta merumuskan langkah konkret ke depan dalam mendukung pembangunan nasional. “Hari ini di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional,” kata Agus Andrianto.
Ia juga mendorong perubahan paradigma dalam pembinaan warga binaan agar tidak lagi sekadar menjadi objek, melainkan subjek yang produktif dan berkontribusi bagi negara. “Sejalan dengan pemerintah, salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus utama kita adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas rutan. Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa dari warga binaan,” ujarnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain penandatanganan kerja sama, acara juga dirangkai dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia sebagai bagian dari penguatan peran organisasi dalam mendukung sistem pemasyarakatan nasional.
Discussion about this post