Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan pada dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun.
Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO) untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2.
Paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe dengan progres fisik keseluruhan mencapai 2,81% (data per 30 Januari 2026). Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dilaksanakan selama 240 hari kalender, dimulai 28 November 2025 dan ditargetkan selesai 25 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar.
Selanjutnya untuk Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil dengan progres keseluruhan 1,70%. Paket Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 memiliki nilai kontrak sebesar Rp757,05 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, dimulai 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai 14 Agustus 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh merupakan bagian dari lanjutan komitmen pemerintah setelah menyelesaikan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I yang tuntas pada 2025. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Setiap lokasi sekolah dilengkapi fasilitas asrama siswa dan guru serta ruang pembelajaran terpadu seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital. Selain itu juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan area hijau.
Bangunan Sekolah Rakyat didesain tidak hanya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga memperhatikan mitigasi risiko bencana. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, progres fisik secara nasional mencapai 4,56%, dengan sisa waktu pelaksanaan hingga Juni–Agustus 2026, sehingga diharapkan seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Discussion about this post