Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif(Ekraf) mengungkap praktik pembajakan digital menyebabkan potensi kerugian mencapai Rp 25-30 triliun setiap tahun bagi industri perfilman nasional.
Fakta ini mendorong komitmen Kementerian Ekraf untuk memperkuat distribusi film dan ekosistem perfilman, termasuk mendorong pemerataan akses layar bioskop di seluruh Indonesia.
“Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional melalui peningkatan akses distribusi, perlindungan hak cipta, pengembangan kapasitas pelaku, serta kemitraan yang sinergis antara industri film, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI dan insan asosiasi perfilman yang membahas kebijakan distribusi dan tata kelola ekosistem perfilman nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
Saat ini, Indonesia memiliki 496 bioskop dengan 2.375 layar di 37 provinsi. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya untuk terus mendekati angka kebutuhan ideal.
Rasio layar per 100 ribu penduduk Indonesia mencapai 0,76, masih dalam upaya mendekati Thailand (1,7), Malaysia (3,6), dan Singapura (4,6).
Kementerian Ekraf mencatat kontribusi ekonomi industri bioskop mencapai Rp14 triliun nilai investasi, dengan lebih dari 30 ribu lapangan kerja diciptakan setiap tahun.
Sementara itu, sektor produksi film menyumbang sekitar Rp1,5 triliun per tahun dan berperan besar dalam memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif.
Ekosistem perfilman terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ekosistem pengembangan dan ekosistem kreatif.
Ekosistem pengembangan berfokus pada penguatan kapasitas dan ekosistem pengetahuan perfilman, yang meliputi apresiasi, pendidikan serta pengarsipan.
Sementara itu, ekosistem kreatif menitikberatkan pada penciptaan dan peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual, yang mencakup proses produksi, distribusi, dan ekshibisi.
“Ekosistem kreatif ini sejalan dengan misi Kementerian Ekonomi Kreatif, yaitu menekankan fungsi fasilitasi dalam proses komersialisasi karya kreatif. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah menkgonversi karya menjadi nilai ekonomi, melalui dukungan dan fasilitasi terhadap komersialisasi karya film sebagai kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi,” ujar Menteri Ekraf.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak menyuarakan perlunya langkah konkret untuk menekan pembajakan digital melalui regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Sekretaris Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Judith J. Dipodiputro, menyoroti bahwa perfilman merupakan industri strategis yang perlu mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah dan DPR RI.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah layar bioskop di daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang mempermudah pembukaan jaringan bioskop di wilayah nonperkotaan.
Selain itu, Judith menyerukan pentingnya pembentukan satuan tugas khusus penanganan pembajakan perfilman di bawah Kepolisian RI.
“Sebagai contoh, keberhasilan pembentukan satgas wildlife crime untuk perlindungan satwa, dan berharap pendekatan serupa bisa diterapkan pada penanganan pelanggaran hak cipta di industri film. Kami butuh dukungan penuh dari DPR dan pemerintah agar penegakan hukum terhadap pembajakan bisa dijalankan dengan serius,” ujarnya.
Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam kesimpulannya menegaskan bahwa Komisi VII mendesak Menteri Ekraf untuk menindaklanjuti seluruh pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri perfilman nasional dalam memproduksi karya yang berakar pada identitas budaya nasional dan lokal.
“Tujuan kita sama, visi kita juga sama, yaitu bagaimana perfilman Indonesia semakin sehat, lebih baik, dan bisa menjadi kebanggaan bangsa. Yang paling penting adalah bagaimana film dapat mendukung program pemerintah dengan muatan yang disukai masyarakat,” ujar Lamhot.
Yang menjadi catatan, industri perfilman nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dari maraknya praktik pembajakan digital yang menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha.
Berdasarkan data Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH), potensi kerugian akibat pembajakan film dan video daring diperkirakan mencapai Rp25–30 triliun setiap tahun.
Kondisi ini tidak hanya merugikan produsen dan kreator, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, sejumlah anggota dewan, dan perwakilan asosiasi perfilman.
Menteri Ekraf turut didampingi oleh Wakil Menteri Ekraf Irene Umar, Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekraf Dessy Ruhati serta Eselon I dan II Kementerian Ekraf.
Discussion about this post