Karawang, Kabar SDGs – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar pertemuan besar yang melibatkan 1.109 manajer sumber daya manusia (HRD) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Pertemuan berlangsung di Aula Husni Hamid, Komplek Pemda Karawang, Kamis (31/7), sebagai respons atas dinamika ketenagakerjaan di daerah industri terbesar di Indonesia ini.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara tegas mendorong agar seluruh perusahaan di Karawang mengutamakan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Ia juga meminta agar mekanisme perekrutan dilakukan secara transparan melalui situs resmi infoloker milik pemerintah daerah. Menurutnya, penggunaan platform tersebut akan menutup celah praktik titipan dan intervensi dari pihak-pihak luar.
“Kami jamin penggunaan website infoloker tidak akan mendapat tekanan dari pihak manapun. Ini bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen yang adil,” ujar Aep, dalam forum yang juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, termasuk Kapolres, Dandim 0604, dan Kejaksaan Negeri Karawang. Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan jaminan rasa aman dan kemudahan perizinan bagi para investor.
Aep juga menekankan bahwa masyarakat Karawang kini sudah mengalami peningkatan kapasitas, tidak lagi tertinggal seperti anggapan lama. “Warga Karawang sekarang banyak yang cerdas, bahkan sudah ada yang juara olimpiade dan menjadi bupati,” katanya memberi contoh.
Pertemuan tersebut terbagi ke dalam dua sesi, masing-masing diikuti sekitar 550 HRD. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Rosmalia Dewi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertema sinergitas antara pemerintah daerah dan dunia industri, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Ia menjelaskan bahwa Karawang saat ini memiliki lebih dari 2.000 industri, mulai dari skala besar, menengah hingga kecil. Dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar, Rosmalia menilai pentingnya membangun hubungan industrial yang sehat dan dinamis demi iklim investasi yang berkelanjutan.
“Kami ingin semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun pekerja, sama-sama menjaga stabilitas dan kesejahteraan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujarnya.
Rosmalia berharap forum seperti ini bisa menjadi ruang komunikasi terbuka yang mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara dialogis dan bermartabat. Pemerintah juga akan terus memantau agar komitmen yang disampaikan perusahaan dalam forum ini tidak berhenti sebagai wacana semata.
Discussion about this post