Kudus, Kabar SDGs – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus sampai utuh ke penerima tanpa potongan sepeser pun. Ia meminta masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, untuk turut mengawasi agar dana yang telah dialokasikan pemerintah tersebut benar-benar diterima secara penuh oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp340 miliar untuk memperbaiki 17.000 unit RTLH. Bantuan per rumah senilai Rp20 juta ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp15 juta per unit pada tahun anggaran 2024. Dalam arahannya kepada 1.910 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik RTLH Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa (21/7/2025), Gubernur Luthfi secara tegas menyatakan komitmennya dalam memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.
“Kalau sampai masyarakat tidak menerima Rp20 juta, laporkan ke saya. Akan saya cek dan saya teruskan ke kepolisian,” ujar Gubernur di hadapan para mahasiswa.
Gubernur juga mengajak mahasiswa untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengawasan sosial, bukan sekadar menjalankan program kampus. Mahasiswa diminta aktif mencatat, menelusuri, dan melaporkan segala bentuk ketidaksesuaian atau dugaan penyelewengan yang ditemukan di lapangan.
“Ini tugas adik-adik semua. Cek, ricek, dan final cek. Lalu laporkan ke kami,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan bahwa program bantuan RTLH tidak hanya digelontorkan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga oleh pemerintah kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Jateng, perusahaan melalui program CSR, dan lembaga lainnya. Di Kabupaten Kudus, misalnya, bantuan RTLH sebesar Rp15 juta per unit berasal dari APBD kabupaten.
Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswi Prodi Manajemen UMK, Ulfa Khoirunnisa, sempat mengutarakan kekhawatirannya terkait perbedaan jumlah bantuan RTLH yang diterima warga dengan informasi yang disampaikan Gubernur. Berdasarkan hasil surveinya di lapangan, warga mengaku hanya menerima Rp15 juta. Setelah dikonfirmasi langsung, diketahui bahwa jumlah tersebut merupakan besaran bantuan pada tahun 2024.
“Saya khawatir terjadi penyimpangan. Ternyata memang ada perbedaan tahun anggaran. Penjelasan tadi sangat membantu,” ujar Ulfa.
Gubernur berharap kehadiran para mahasiswa dalam program KKN ini benar-benar memberi kontribusi nyata dalam menjaga integritas program bantuan sosial. Mahasiswa diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi penyaluran bantuan RTLH, sekaligus mengawal kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di seluruh pelosok Jawa Tengah.
Discussion about this post