Jakarta, Kabar SDGs – Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan BPI Danantara dalam mengedepankan kompetensi serta profesionalisme untuk mengelola sektor-sektor strategis nasional.
Keputusan mengangkat Luke Thomas yang merupakan warga negara asing sempat memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik. Namun, pakar manajemen sumber daya manusia (SDM), Yodhia Antariksa, menilai bahwa aspek yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pengisian jabatan strategis adalah kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan seseorang, bukan kewarganegaraannya.
Menurut Yodhia, praktik manajemen SDM modern menempatkan prinsip meritokrasi sebagai landasan utama dalam proses rekrutmen dan penempatan jabatan. Faktor kompetensi dan rekam jejak dinilai lebih penting dibanding status kewarganegaraan.
“Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional,” ujar Yodhia dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa DSI akan mengelola aktivitas ekonomi dengan nilai yang sangat besar dan memiliki keterkaitan langsung dengan penerimaan negara. Oleh karena itu, organisasi tersebut harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang kuat, berbasis data, sistem yang terukur, dan akuntabilitas yang tinggi.
“Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Yodhia menambahkan bahwa penggunaan talenta global untuk memimpin organisasi strategis bukanlah hal baru. Berbagai perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di sejumlah negara juga menerapkan pendekatan serupa dengan memilih profesional terbaik berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan DSI tidak hanya bergantung pada sosok pemimpin. Menurutnya, faktor yang lebih menentukan adalah kualitas tata kelola, sistem organisasi, serta mekanisme pengawasan yang dibangun sejak awal.
Apabila tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, maka keberadaan sistem yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.
Yodhia juga menilai bahwa strategi pengelolaan SDM di DSI perlu didasarkan pada meritokrasi yang kuat. Proses rekrutmen harus mengutamakan integritas dan kompetensi, target kinerja harus jelas dan terukur, sistem remunerasi perlu kompetitif, serta budaya organisasi harus mendorong profesionalisme dan keterbukaan.
“Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal,” katanya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa penunjukan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejaknya di industri pertambangan serta perdagangan komoditas internasional. Selain itu, Luke juga dinilai memiliki kinerja yang baik selama bergabung dengan Danantara.
Sebelum dipercaya memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada periode 2024-2025.
Dari sisi akademik, Luke merupakan lulusan Mining Engineering dari University of New South Wales. Ia juga menyelesaikan tiga program magister di universitas yang sama, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai status WNI atau WNA dalam pengisian jabatan strategis sebaiknya tidak menjadi fokus utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan demi mendukung peningkatan penerimaan negara dan perbaikan pengelolaan ekspor nasional.
“Yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Discussion about this post