Tangerang, KabarSDGs – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama AirNav Indonesia pada Jum’at (22/5), menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Pusat AirNav Indonesia Tangerang untuk meninjau kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional dan implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC).
Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan langsung ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan New JATSC.
Saat mendampingi kunjungan kerja tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan pelayanan lalu lintas udara Indonesia. Implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni 2026 setelah sebelumnya diterapkan di Medan, Pontianak, dan Balikpapan.
“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman.
Ditjen Hubud juga menjelaskan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) di sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada April 2026.
Operasional penerbangan tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis terrestrial seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring Equipment (DME), dan VHF Omnidirectional Range (VOR), serta dukungan radar vector oleh petugas ATC.
Selain itu, Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia telah meningkatkan koordinasi lintas instansi, menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM), melaporkan kejadian kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi langkah cepat dan responsif Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia dalam menangani gangguan tersebut.
Menurutnya, berbagai langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan nasional.
Lukman menyampaikan pihaknya memastikan agar pelayanan navigasi penerbangan selalu berjalan optimal .
“Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Lukman.
Discussion about this post