Lampung, Kabar SDGs – Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2026 masih terjaga meski menghadapi tekanan ekonomi global. Namun, pendapatan negara tercatat mengalami penurunan akibat melemahnya penerimaan dari sektor pajak perdagangan internasional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp2,524 triliun atau setara 18,84 persen dari target yang ditetapkan.
“Secara tahunan mengalami kontraksi 8,14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Purwadhi, Selasa 12 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut dipicu merosotnya penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang terkontraksi hingga 51,34 persen secara tahunan. Kondisi itu dipengaruhi dinamika harga komoditas global, terutama crude palm oil (CPO).
Di tengah penurunan tersebut, Pajak Dalam Negeri masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasinya mencapai Rp1,618 triliun atau tumbuh 21,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengalami kontraksi sebesar 5,39 persen secara tahunan akibat penurunan pada komponen PNBP lainnya. Meski demikian, pendapatan Badan Layanan Umum masih mencatat kenaikan sebesar 2,97 persen.
Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp7,701 triliun atau 27,81 persen dari pagu anggaran. Nilai tersebut mengalami kontraksi tipis 2,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan terutama dipengaruhi melambatnya penyaluran Transfer ke Daerah yang turun 10,54 persen secara tahunan dengan realisasi mencapai Rp5,651 triliun atau 31,62 persen dari pagu.
Meski demikian, Dana Alokasi Khusus Non Fisik justru memperlihatkan pertumbuhan positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasinya mencapai Rp1,554 triliun atau meningkat 27,33 persen dibanding tahun sebelumnya.
Belanja Kementerian dan Lembaga juga menunjukkan akselerasi dengan realisasi Rp2,050 triliun atau tumbuh 29,79 persen dibandingkan tahun lalu.
“Pertumbuhan didorong oleh kinerja positif pada hampir seluruh jenis belanja,” ujarnya.
Secara rinci, realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,423 triliun atau 28,75 persen dari pagu. Belanja barang terealisasi Rp537,64 miliar atau 16,42 persen dari pagu, sedangkan belanja modal mencapai Rp9,04 miliar atau 5,56 persen dari pagu.
Untuk Transfer ke Daerah, Dana Bagi Hasil baru terealisasi Rp35,02 miliar atau 13,04 persen dari pagu dan mengalami kontraksi 59,39 persen secara tahunan. Dana Alokasi Umum tercatat Rp3,917 triliun atau 32,27 persen dari pagu. Sementara Dana Desa mencapai Rp144,06 miliar atau 18,31 persen dari pagu dan turun 84,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga akhir Maret 2026, APBN Regional Lampung mengalami defisit sebesar Rp5,177 triliun atau 36,20 persen dari target. Nilai tersebut melebar tipis 0,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purwadhi menegaskan kondisi defisit tersebut menunjukkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Belanja negara terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan. APBN tetap menjalankan perannya sebagai shock absorber bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.
Discussion about this post