Jakarta, Kabar SDGs – Pemerintah mulai mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas sektor transportasi. Risiko gangguan pasokan serta fluktuasi harga mendorong upaya penguatan transportasi publik sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap BBM.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Tapi kembali lagi, insentif itu ada yang kalau betul-betul terpaksa, ada yang terbatas juga,” ujar Muiz di Jakarta, Rabu (14/4/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program Buy The Service (BTS) guna memperluas jangkauan layanan transportasi umum di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan transportasi bagi pelajar sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sejak usia dini.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menekan konsumsi BBM di sektor transportasi yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik, efisiensi energi diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Sejumlah proyek Bus Rapid Transit (BRT) di berbagai kota, misalnya, masih berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti BBM. Meski demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini masih menjadi tantangan.
Direktur Utama KALISTA, Albert Aulia Ilyas, menyebut kendaraan listrik masih dipandang sebagai teknologi baru sehingga memunculkan keraguan di kalangan pengguna.
“Banyak pertanyaan seperti baterainya 10 tahun lagi bagaimana, kalau sudah 8 tahun apakah akan langsung mati. Itu yang membuat user masih ragu untuk berpindah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mirip dengan masa awal peralihan dari ponsel konvensional ke smartphone, di mana masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
Untuk menjawab keraguan tersebut, pihaknya bersama sejumlah mitra telah melakukan berbagai uji coba operasional sepanjang 2025, mulai dari sektor transportasi publik, layanan shuttle, hingga logistik. Salah satu pengujian dilakukan pada rute Jakarta–Yogyakarta dengan jarak tempuh sekitar 527 kilometer, yang menunjukkan kendaraan listrik mampu beroperasi secara optimal tanpa mengganggu pola operasional yang ada.
Melalui penguatan transportasi publik serta percepatan penggunaan kendaraan listrik, pemerintah berharap ketergantungan terhadap BBM dapat dikurangi secara bertahap sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Discussion about this post