Aceh, Kabar SDGs – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus memprioritaskan upaya pengurangan jumlah pengungsi akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan data Posko Satgas PRR per 5 Maret 2026, masih terdapat 6.873 warga yang bertahan di tenda pengungsian, terdiri dari 6.187 orang di Provinsi Aceh, 686 orang di Sumatera Utara, dan tidak ada lagi pengungsi di Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut disusun berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang dialami warga, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, dengan nilai kompensasi berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp60.000.000 per kepala keluarga.
Program bantuan untuk rehabilitasi rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap pertama telah diluncurkan pada pekan lalu di Kabupaten Bireuen. Selanjutnya, pemerintah kembali menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah meluncurkan bantuan jaminan hidup, bantuan pengisian perabot hunian, serta bantuan stimulan ekonomi bagi warga terdampak. Bantuan jaminan hidup diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari, sementara bantuan pengisian perabot hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga, dan bantuan stimulan ekonomi senilai Rp5.000.000 per kepala keluarga.
Khusus untuk Provinsi Aceh, total dana bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. Penyaluran tersebut mencakup Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) yang secara keseluruhan mencapai Rp280.680.000.000 bagi 35.085 keluarga penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup dengan total nilai Rp170.085.150.000. Bantuan tersebut diberikan kepada 125.989 penerima manfaat dengan indeks bantuan Rp450.000 per orang selama tiga bulan.
Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan dengan sistem verifikasi yang ketat. Validasi data penerima bantuan dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh tiga pihak, yakni kepala daerah, kapolres, dan kepala kejaksaan negeri, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Hingga saat ini, jumlah rumah yang telah diverifikasi mengalami kerusakan akibat bencana tercatat sebanyak 77.849 unit.
Kepala Satuan Tugas Kewilayahan PRR Aceh yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, berharap penyaluran bantuan tersebut dapat menjadi titik awal pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Harapan kita bersama semoga penyerahan bantuan ini tidak hanya menjadi simbol hadirnya negara, tetapi juga menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk bangkit, menata kembali kehidupan, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Safrizal.
Discussion about this post