Bontang, Kabar SDGs – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut positif penguatan pengawasan distribusi pupuk setelah PT Pupuk Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kerja sama tersebut menempatkan aparat negara dalam pengamanan pupuk subsidi dan komersial hingga benar-benar diterima petani.
Apresiasi itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud saat peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 milik PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kamis, 29 Januari 2026. Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam agenda tersebut dinilai memberi rasa aman bagi daerah penghasil sekaligus lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
“Kami merasa tenang melihat kehadiran Bapak Kapolri hari ini. Ini bukti Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi memastikan stok dan distribusi pupuk aman bagi petani Kaltim bahkan Indonesia,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, persoalan distribusi pupuk selama ini kerap menjadi titik rawan penyelewengan. Ketika pupuk tersendat, musim tanam terganggu, produktivitas menurun, dan harga pangan ikut terdampak. Karena itu, keterlibatan Polri dinilai penting untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Benua Etam.
Pengawasan distribusi pupuk dilakukan secara menyeluruh, mulai dari gudang penyangga hingga kios pengecer di kabupaten dan kota, termasuk wilayah terpencil. Jalur distribusi darat maupun perairan juga menjadi perhatian agar pupuk tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani. Langkah ini diyakini mampu menekan praktik tengkulak serta pengecer nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi.
“Petani tidak lagi dihantui kelangkaan pupuk saat memasuki masa tanam. Jika pupuk lancar, panen melimpah, dan harga pangan tetap terjangkau,” tegas Rudy dalam pernyataan resmi yang dikutip Minggu, 2 Februari 2026.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Pupuk Indonesia dan Polri memiliki nilai strategis karena Kalimantan Timur kini berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks tersebut, kemandirian pangan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memastikan pupuk benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu sampai ke tangan petani. Menurutnya, keterlambatan distribusi pupuk bukan hanya berdampak pada petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar secara nasional.
“Jika terjadi keterlambatan distribusi, secara nasional dampaknya bisa menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah,” ujar Listyo.
Discussion about this post