New York, Kabar SDGs – Wali Kota New York yang baru, Zohran Mamdani, langsung mengambil langkah drastis pada hari pertama masa jabatannya dengan mencabut sejumlah kebijakan warisan pendahulunya, Eric Adams, yang selama ini dinilai kontroversial dan dianggap membatasi kebebasan berekspresi, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan dukungan terhadap Israel.
Pada Kamis, 1 Januari 2026, Mamdani menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan seluruh kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, kebijakan yang terbit sebelum periode tersebut tetap berlaku, kecuali secara khusus diubah atau dicabut di kemudian hari.
Langkah ini secara langsung membatalkan sejumlah kebijakan penting yang dibuat Eric Adams menjelang akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah aturan yang melarang badan pemerintah Kota New York melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel. Selain itu, Mamdani juga mencabut perintah eksekutif yang diterbitkan pada Juni 2025 terkait perluasan definisi antisemitisme.
Kebijakan definisi antisemitisme tersebut sebelumnya menuai polemik karena memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap kebijakan Israel sebagai bagian dari antisemitisme, sehingga dinilai berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, khususnya terkait konflik Israel–Palestina.
Meski melakukan pencabutan besar-besaran, pemerintahan Mamdani menegaskan tidak semua kebijakan lama dihapus. Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City yang dibentuk pada masa pemerintahan sebelumnya tetap dipertahankan dan akan terus beroperasi. Selain itu, perintah eksekutif yang bersifat darurat dan masih berlaku saat ini tidak terdampak oleh kebijakan pencabutan tersebut.
Menurut laporan The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut Mamdani merupakan langkah-langkah menit terakhir dari pemerintahan lama yang berpotensi membatasi pandangan politik yang berbeda.
“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Hal ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” kata Donna Lieberman.
Ia menilai keputusan Mamdani untuk mencabut kebijakan pro-Israel tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat rekam jejak dan komitmen wali kota baru itu terhadap kebebasan sipil dan hak berekspresi. Langkah awal Mamdani ini sekaligus menjadi sinyal perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota New York di bawah kepemimpinannya, dengan penekanan pada ruang demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.
Discussion about this post