Surabaya, Kabar SDGs – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan tidak akan ada lagi praktik penahanan ijazah di sekolah swasta tingkat SMA dan SMK di Kota Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan bantuan pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan bagi setiap siswa untuk meringankan beban biaya administrasi, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada sekolah swasta dengan total mencapai sekitar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per tahun per siswa. “Setiap sekolah akan kita bantu Rp350 ribu per bulan. Kami akan kumpulkan seluruh SMA dan SMK swasta agar tidak ada lagi penahanan ijazah,” kata Eri Cahyadi usai rapat paripurna Rancangan APBD 2026 di DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Eri menjelaskan, meskipun kewenangan SMA dan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya tetap turun tangan untuk memastikan seluruh siswa dapat memperoleh hak pendidikannya tanpa hambatan ekonomi. “Kami mohon sekolah-sekolah ini ikut membantu warga miskin Surabaya. Karena mereka juga sudah mendapat bantuan dari pusat dan provinsi, kami tambahkan lagi supaya tidak ada alasan menahan ijazah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga merupakan langkah sosial untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan dukungan finansial ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani biaya sekolah.
“Kalau anak-anak Surabaya bisa kuliah dan bekerja lebih baik, ekonomi keluarga juga akan berubah. Jadi ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal masa depan kota,” tegas Eri.
Selain bantuan pendidikan, Pemkot Surabaya juga memperluas program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. “Kami terus bangun rumah layak huni agar warga bisa hidup lebih manusiawi. Kalau rumahnya layak, anak-anak bisa belajar lebih nyaman,” pungkasnya.
Discussion about this post