Kebijakan dan Praktik Diskriminatif Pendidikan Tinggi Indonesia

Masalah Kebijakan (Policy Problem)

1. Distorsi Fungsi PTN

PTN dengan model PTNBH mengalami transformasi menyimpang dari orientasi kualitas menuju ranking global menjadi industri kursus kuliah massal. Penerimaan mahasiswa baru PTN semakin menggila, satu kali penerimaan mahasiswa baru bisa mencapai 26 ribu setahun, seperti UNESA. PTN semakin berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif, bukan produsen ilmu pengetahuan. Seperti terlihat dari gambar ini satu kali tarik Unesa menerima 26 ribu mahasiswa, UB 18,5 ribu mahasiswa, UGM 18,4 ribu mahasiswa. Fenomena ini baru setelah PTN dan PTNBH harus mencari pendapatan sendiri dan mengerahkan tenaga menerima mahasiswa baru dalam jumlah sangat fantastis.

Ini tidak masuk akal dan sulit bagi bangsa ini untuk mendorong universitasnya unggul dalam riset dan bisa menjadi pemain di tingkat global dengan cara seperti itu, menjadi teaching university, yang megeruk pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin. PTN kemudian mengelola mahasiswa pada kisaran 60 ribu sampai 80 ribu mahasiswa. Berapa jumlah mahasiswa kampus top dunia? Harvard hanya menampung 23 ribu mahasiswa berkualitas, Oxford juga tidak jauh berbeda, NUS mempunyai 35 ribu mahasiswa. Jadi jangan berharap Indonesia tampil dalam rangking dunia dengan cara mengerahkan tenaganya menjadi teaching university dan meninggalkan modal research university.

2. Daya saing global Rendah

Seperti terlihat di bawah ini, tidak ada kampus Indonesia terdepan yang mencapai ranking 100 dunia. Sementara itu, tetangga kita University of Malaya masuk dalam ranking 58 global dalam katagori QS ranking. Tetanggan kita Singapura kampusnya masuk ranking 8 (NUS) dan ranking 12 (NTU). Jadi kita tertinggal karena kampus-kampus negeri yang berada di depan hanya sibuk merup mahasiswa baru sebanyak-banyaknya untuk menaikkan income dalam rangka memenuhi biaya operasional kampus.

Kebijakan seperti ini membunuh pelan-pelan kampus PTN utama karena diberi beban menutup biaya operasional kampusnya. Sementara itu, dana pendidikan 20 persen dicabik-cabik hilang masuk ke kegiatan-kegiatan yang dikait-kaitkan dengan pendidikan tetapi sebenarnya merupakan bidang di luar pendidikan. Kebijakan ini sudah salam arah karena akan menggerus mutu akademik dan melemahkan peran strategis PTN dan tertinggal jauh dari kampus-kampus negara tetangga Malaysia dan Singapura.

3. Ketimpangan PTN–PTS yang Tidak Sehat

Kebijakan negara menciptakan persaingan tidak setara dimana 125 PTN menampung mahasiswa 3,9 juta mahasiswa. Sementara itu 3000 kampus swasta menampung 4,5 juta mahasiswa. Dengan PTN merebut mahasiswa dalam jumlah besar, maka PTS lambat laun mati. Peranan masyarakat, organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah semakin terpinggirkan dengan kebijakan yang memperhadapkan PTN dan PTS dalam persaingan besar yang saling mematikan. Peran seharusnya PTN utama masuk ke ranking global tersendat karena harus menerima banyak mahasiswa untuk pembiayaan operasional kampusnya.

Persaingan tidak sehat PTN PTS

Indikator	PTN	PTS
Sumber dana	APBN + UKT	Mahasiswa
Rata-rata mahasiswa	±31.000	±1.600
Posisi kebijakan	Dominan	Terpinggirkan

Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional. Peranan masyarakat yang sudah lama berjalan geringgirkan dengan kebijakan bersaing bebas seperti ini.

4. Riset Lemah akibat Salah Orientasi

Fokus PTN pada penerimahaan mahasiswa S1 secara massal, maka tak terhindarkan terjebak menjadi teaching university bukan lagi research university karena:

•beban mengajar dosen berlebihan,

•riset menjadi administratif,

•dana riset terfragmentasi,

•budaya akademik kalah oleh birokrasi struktural.

Akibatnya, kontribusi PTN terhadap inovasi nasional rendah. Dan seperti dijelaskan tadi daya saing globalnya rendah dan menjadi kampus kelas tiga di tingkat global. Masalah ini struktural, masalah kebijkan bukan masalah yang bersifat teknis karena kampusnugtama terlempar dari katagore research university dan menjelma menjadi kampus pengajaran.

Dampaknya jika kebijakan ini tidak dikoreksi, maka seluruh elemen pendidikan tinggi terkenan akibatnya. Jika kebijakan saat ini berlanjut, maka: