Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memperkuat sinergi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penyusunan perjanjian antara kedua belah pihak dalam Program Unggulan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, perbatasan, serta daerah rawan bencana.
“Kolaborasi ini akan membantu meningkatkan kualitas infrastruktur nasional, terutama dalam penyediaan air bersih, pemeliharaan jalan, serta pembangunan sistem sanitasi di daerah perdesaan,” ujar Dody kepada wartawan, Senin (3/3/2025).
Sebelum penyusunan perjanjian kerja sama ini, Kementerian PU dan TNI AD telah melakukan sejumlah rapat koordinasi.
Dari hasil rapat tersebut, konsep perjanjian kerja sama pun disusun dan siap untuk ditandatangani oleh para pihak terkait.
“Dalam perjanjian yang disusun, terdapat beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama. Pada bidang sumber daya air, kerja sama ini mencakup pembersihan, pemeliharaan, dan penghijauan sungai, danau, waduk, embung, serta pantai, penyediaan air baku melalui sumur tanah, penguatan program Binter untuk penertiban karamba ikan dan bangunan ilegal di badan air, serta peningkatan sistem irigasi pertanian,” jelas Dody.
Menteri Dody menambahkan di sektor bina marga, kerja sama ini mencakup pemeliharaan rutin jalan baru di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Sementara itu, pada bidang cipta karya, kerja sama meliputi pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik serta sistem penyediaan air minum di wilayah perdesaan.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup aspek penguatan sumber daya manusia dan bakti TNI, seperti peningkatan dan pemanfaatan kemampuan sumber daya manusia, pembentukan Tim Terpadu untuk percepatan proyek infrastruktur, serta pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai bentuk bakti TNI kepada masyarakat.
Perjanjian kerja sama ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun dengan pembiayaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian PU sesuai dengan kewenangan masing-masing unit organisasi.
Selain itu, Kementerian PU juga tengah mempertimbangkan pembaruan Nota Kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani antara Menteri PUPR dan Panglima TNI pada tahun 2020.
Nota tersebut telah berakhir pada 17 Januari 2025, sehingga perlu dievaluasi apakah kerja sama ini akan diawali dengan Nota Kesepakatan baru sebelum perjanjian kerja sama secara resmi ditandatangani.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Dengan melibatkan TNI AD, diharapkan proyek-proyek strategis dapat dieksekusi lebih cepat dan lebih efisien, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan terus ditingkatkan guna memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kerja sama ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana,” katanya.
Melalui kerja sama ini, Kementerian PU dan TNI AD berharap dapat menciptakan infrastruktur yang lebih berkualitas serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.
“Dengan adanya sinergi ini, diharapkan berbagai program pembangunan yang melibatkan Kementerian PU dan TNI AD dapat berjalan optimal demi mendukung konektivitas, ketahanan air, serta kesejahteraan masyarakat luas,” tutupnya.
Discussion about this post