Jakarta, Kabar SDGs – Di akhir tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) kembali menegaskan tekadnya untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi tercapainya ekonomi biru yang berkelanjutan.
Dalam konferensi pers bersama awak media yang berlangsung kemarin di Command Center KKP Jakarta, BPPSDM KP mengungkapkan pencapaian luar biasa yang mencerminkan upaya, kerjasama, dan komitmen semua pihak dalam membangun sumber daya manusia.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pada tahun ini, terdapat 6.175 peserta yang mengikuti pendidikan tinggi vokasi KKP, dengan 2.040 di antaranya adalah individu yang terlibat langsung dalam sektor kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, budidaya, petambak garam, serta pelaku pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Ada 11 perguruan tinggi vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh 496 pengajar profesional. Program yang ditawarkan mencakup teknologi penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, serta bidang wisata bahari dan konservasi.
Selanjutnya, terdapat lima satuan pendidikan menengah kelautan dan perikanan (SUPM) dengan total 785 siswa dan didukung oleh 97 guru. Sekolah-sekolah ini menyediakan berbagai program keahlian, seperti Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, serta Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan.
Pada tahun 2024, minat terhadap pendidikan vokasi KKP mencapai 5.586 orang, sementara jumlah tempat yang tersedia hanya 2.040 orang, menghasilkan rasio penerimaan 1:3. Dari keseluruhan peserta, hanya 2.037 orang yang dinyatakan lulus.
Data menunjukkan bahwa umumnya pendapatan orang tua peserta didik berkisar antara Rp1-5 juta, dan pendidikan terakhir mereka adalah SMA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendidikan.
Diminati Dunia Industri
Pada tahun 2018 hingga 2024, jumlah lulusan dari program pendidikan vokasi KKP mencapai 10.374 orang, dengan 8.419 orang atau 81,15% berhasil diterima di dunia kerja. Mayoritas lulusan bekerja di sektor usaha dan industri domestik dengan jumlah 5.937 orang atau 70,52%, sementara 1.027 orang atau 12,2% berwirausaha, 864 orang atau 10,26% terlibat dalam sektor usaha dan industri luar negeri, 373 orang atau 4,4% melanjutkan studi, dan 659 orang atau 7,8% bekerja di sektor non kelautan dan perikanan.
“Kehadiran mereka menjadi fondasi vital untuk memastikan pendidikan vokasi beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sangat kompetitif guna mendukung Ekonomi Biru menuju Indonesia Maju,” kata Nyoman.
Di sisi lain, Program Pelatihan Kelautan dan Perikanan menunjukkan peningkatan peserta, dari 12.120 orang pada tahun 2020 hingga 39.057 orang pada tahun 2024, melebihi target yang diharapkan. Program ini dilengkapi oleh 30 widyaiswara, 82 instruktur, dan 223 tenaga pelatih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2024, pelatihan mencapai 39.057 peserta, dengan target awal 35.713 peserta.
Dari program ini, pada tahun 2024 dikeluarkan 1.978 sertifikat kompetensi, 2.442 sertifikat untuk awak kapal, dan 2.155 sertifikat untuk non awak kapal.
Selanjutnya, Program Pendampingan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat serta efektivitas penyuluhan yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Jumlah penyuluh yang terlibat mencapai 4.133 orang di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah kelompok yang disuluh mencapai 46.425 kelompok, peningkatan jumlah kelompok mencapai 2.090 kelompok, dan dibentuk 4.457 kelompok baru.
“Tiga fokus utama dalam program ini adalah transformasi metode kerja penyuluhan, penyederhanaan tugas penyuluh perikanan, dan pemantauan kinerja penyuluhan melalui sistem aplikasi. Hasil pendampingan ini terlihat dari peningkatan yang signifikan pada indikator-indikator utama,” jelas Nyoman.
Selain itu, dalam Program Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan bagian dari dukungan strategis BPPSDM KP untuk mendorong penerapan Ekonomi Biru melalui pembangunan desa-desa perikanan yang berinovasi dan berbasis teknologi, hingga tahun 2024 telah terdapat 15 lokasi SFV Desa dan 21 lokasi SFV Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai wilayah Indonesia. Setiap lokasi SFV fokus pada pengembangan potensi setempat, seperti budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya laut, serta ekowisata bahari, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Discussion about this post