Kabupaten Bandung, Kabar SDGs – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengalokasikan dana bantuan keuangan desa untuk tahun 2025 dengan jumlah yang mencengangkan. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun lalu.
Dengan jumlah yang luar biasa, Bupati Dadang Supriatna menyiapkan total anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Dana ini akan didistribusikan ke 270 desa dan 10 kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung.
“Insya Allah, pada tahun 2025, saya akan memberikan anggaran untuk bantuan desa sebesar lebih dari satu triliun, tepatnya Rp 1.044.063.673.605,” jelas Dadang Supriatna saat acara Rakor Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa di Hotel Grand Sunshine, Soreang, pada Senin (3/2/2025).
Pemimpin Kabupaten Bandung itu menyatakan bahwa pengalokasian dana sebesar Rp 1 triliun ini bertujuan untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur, pengembangan potensi desa, serta mendukung program prioritas lainnya.
Di samping itu, anggaran bantuan desa juga dialokasikan untuk siltap perangkat desa, insentif, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para Ketua RW dan RT, kader PKK, dan Posyandu yang selama ini telah berkontribusi kepada program-program pemerintah.
“Mulai Januari 2025 mendatang, BPJS akan mencakup tidak hanya Ketua RW dan RT, tetapi juga Sekretaris RW dan Bendahara RW yang baru diperkenalkan di tahun 2025 ini,” tutur Kang DS, yang merupakan panggilan akrab Bupati Dadang Supriatna.
Kang DS menambahkan, mulai tahun ini, setiap penerima BPJS Ketenagakerjaan akan menikmati tiga manfaat sekaligus, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).
Selanjutnya, Bupati Dadang Supriatna mengingatkan tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2025. Di antaranya termasuk BLT yang tidak melebihi 15 persen, dukungan untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, pembangunan berbasis padat karya, serta program-program prioritas lainnya.
“Peningkatan alokasi dana bantuan keuangan desa ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo dan Gubernur terpilih, serta untuk merealisasikan janji politik pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb,” jelas Bupati tersebut.
Namun, seiring dengan pencairan anggaran besar ini, Wakil Ketua Apkasi mengingatkan para kepala desa dan kelurahan agar tidak bermain-main dengan dana tersebut. Bupati Dadang Supriatna menekankan pentingnya transparan dan akuntabel dalam pengelolaan.
“Jangan bermain-main dengan anggaran. Saya tidak ingin ada kepala desa dan kelurahan yang terjerat masalah hukum. Oleh karena itu, saya mengundang Pak Kapolresta, Pak Kajari, dan Dandim hari ini,” ujarnya.
“Keberadaan mereka akan mengawasi para kepala desa agar tidak melakukan tindakan yang melanggar. APH dan Inspektorat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana ini, dan masyarakat juga akan dilibatkan dalam proses pengawasan,” tambah Kang DS.
Discussion about this post