Pengelolaan hutan alam produksi secara lestari dan penerapan multiusaha kehutanan dapat berkontribusi pada peningkatan sektor ekonomi Indonesia, melindungi keanekaragaman hayati, dan mencapai target Folu Net Sink 2030.
JAKARTA, KabarSDGs – Dengan penerapan model bisnis berkelanjutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam berpeluang turut berkontribusi dalam menyeimbangkan kebutuhan ekologi dan ekonomi.
Praktik pengelolaan hutan secara lestari dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi area bernilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, serta memberikan manfaat ekonomi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, namun juga masyarakat sekitar konsesi.
Sekitar 60 persen dari total target penurunan emisi nasional bertumpu pada sektor kehutanan yang memiliki luas sekitar 120 juta hektare. Sekitar 30 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam produksi.
“Meski secara umum difungsikan sebagai area pembalakan, kawasan hutan alam produksi masih memiliki area bernilai konservasi tinggi yang dapat dipertahankan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya,” jelas Penasihat Senior KLHK Prof Hariadi Kartodiharjo dalam diskusi Thought Leadership Forum (TLF) dengan tema “Transformasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi untuk Mencapai Target FOLU Net Sink 2030,” yang diselenggarakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), pada Kamis (2/11).
Selain Prof Hariadi, ajang TLF ke-30 ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi Totok Suripto, General Manager PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) Eka Kusdiandra Wardhana, dan Direktur Program Terestrial YKAN Ruslandi.
Berbagai langkah strategis dan inovatif diperlukan untuk mendukung upaya ini, di antaranya dengan penerapan pola multiusaha kehutanan di areal PBPH.
“PBPH berbasis multiusaha menjadi inovasi penting pengelolaan hutan dari aspek ekologi maupun sosial dan menjadi bagian strategis dari aksi mitigasi untuk mendukung FOLU Net Sink 2030. Terkait kontribusi terhadap FOLU Net Sink 2030 ini, APHI telah mengidentifikasi aksi-aksi mitigasi yang berkontribusi positif terhadap pengurangan emisi, serta bersama mitra dan YKAN mengembangkan metodologi perhitungan pengurangan emisi dari aksi mitigasi tersebut. Di samping itu juga mendaftarkan metodologi tersebut ke Sistem Registri Nasional (SRN),” terang Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto.
Prof Hariadi juga menambahkan, kebijakan multiusaha kehutanan ini menambah nilai ekonomi hutan dan memberi ruang yang lebih besar bagi perusahaan dan masyarakat untuk bekerja sama.
Strategi dan inovasi pengelolaan hutan lestari
Pengurangan emisi gas rumah kaca dari bisnis hutan produksi ini antara lain dengan menerapkan metode pembalakan rendah emisi atau Reduced Impact Logging for Climate Change Mitigation (RIL-C) yang dikembangkan YKAN.
“Pendekatan ini berpotensi mengurangi emisi karbon dari kegiatan pembalakan kayu hingga 40-50 persen dari baseline (angka performa emisi dari kegiatan pembalakan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2016),” terang Direktur Program Terestrial YKAN Ruslandi.
Kunci utama dari praktik RIL-C adalah menghindari penebangan pohon berlubang, mengatur arah rebah pohon, mengurangi kerusakan pohon besar karena penyaradan, dan meminimalkan luasan jalan angkut untuk mengurangi kerusakan hutan, dan artinya mengurangi emisi karbon.
“Perusahaan yang menerapkan RIL-C dapat menghitung penurunan emisi karbon yang dihasilkan dari pelaksanaan praktik pembalakan yang lebih baik,” tambah Ruslandi.
Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Timur, implementasi RIL-C telah diintegrasikan ke dalam program kerja Dishut.
YKAN juga memberi pendampingan teknis kepada 27 perusahaan kayu pemegang PBPH (mencakup areal kurang lebih 2,2 juta hektare) dalam mendapatkan sertifikat PHPL dan sertifikasi internasional Forest Stewardship Council (FSC).
Sejak tahun ini, YKAN juga memberikan dukungan teknis kepada PT WBPU dalam mengelola 44.402 hektare wilayah konsesi PBPH-nya yang terletak di Kalimantan Timur.
“Sejak awal, komitmen untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari telah dicanangkan. Kami pun menjalin kemitraan erat dengan masyarakat sekitar dengan mengawalinya mendapatkan persetujuan dari warga di lima kampung,” jelas General Manager PT WBPU Eka Kusdiandra Wardhana.
PT WBPU menerapkan RIL-C untuk mengurangi emisi yang signifikan dengan penggunaan teknologi terkini seperti Light Distance And Ranging (LIDAR) untuk inventarisasi kayu, serta akan menggunakan Long Winching System (LOGFISHER) untuk menarik kayu, menggantikan traktor guna meminimalkan dampak kerusakan.
Pada September lalu PT WBPU juga telah melakukan survei keanekaragaman hayati bersama mitra dan masyarakat yang hasil datanya akan dipakai dalam penyusunan program pengelolaan dan pemantauan.
Dampak pelaksanaan komitmen ini dirasakan PT Gunung Gajah Abadi yang sudah memasuki daur produksi kedua dan menjaga keanekaragaman hayati di dalam areal perizinan.
“Ada kenaikan nilai kepadatan populasi orang utan dari hasil survei orangutan tahun ini dibandingkan empat tahun lalu di dua lokasi konsesi, yakni di wilayah PT Gunung Gajah Abadi sebesar ± 17 persen dan di anak perusahaannya, PT Karya Lestari, yang lebih padat lagi, dalam lanskap Bentang Alam Wehea Kelay, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hasil survei ini memberi harapan bahwa praktik pengelolaan hutan lestari dalam bentang alam yang dijaga bersama-sama dapat menyelamatkan populasi orang utan,” pungkas Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi Totok Suripto.
Discussion about this post