Jakarta, Kabar SDGs – Upaya mempercepat peralihan menuju pariwisata hijau dan berkelanjutan kembali dikuatkan melalui penyelenggaraan “Policy Forum on Green Tourism MSMEs” oleh Kementerian Pariwisata bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah baru pembangunan pariwisata yang menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi utama, termasuk bagi pelaku UMKM.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa transformasi ini tidak lagi sekadar mengikuti arus global, melainkan kebutuhan mendasar demi masa depan pariwisata Indonesia. “UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, mata pencarian lokal, serta pelestarian budaya,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Ia menjelaskan bahwa sektor pariwisata kini bergerak dari promosi destinasi berbasis atraksi menuju pendekatan yang berbasis nilai, yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas. Pergeseran ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, yang menekankan pengelolaan destinasi yang efektif, rantai pasok inklusif, penerapan prinsip Ekonomi Biru, Hijau, dan Sirkular, pembangunan infrastruktur hijau, hingga mekanisme pembiayaan yang lebih ramah lingkungan.
Menurut Menteri Pariwisata Widiyanti, langkah paling nyata dapat dimulai dari UMKM yang diharapkan berani mengadopsi model bisnis ramah lingkungan. Ia mendorong para pelaku usaha untuk memperkuat praktik yang mampu menekan jejak karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta tetap menghormati tradisi lokal. “Dengan transisi hijau, UMKM bukan hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan warisan alam, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pemimpin pariwisata bertanggung jawab,” kata Menteri Pariwisata.
Dari pihak ILO, dukungan terhadap kolaborasi ini ditegaskan kembali oleh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh. Ia menyebut kemitraan tersebut sebagai langkah penting dalam memperluas implementasi pariwisata hijau berbasis inovasi lintas sektor. “Pariwisata hijau merupakan pendorong kuat pembangunan berkelanjutan dan penciptaan pekerjaan layak di seluruh ekosistem pariwisata. Dampaknya melampaui batas sektor, mulai dari perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian warisan budaya, hingga kontribusi terhadap aksi global mitigasi perubahan iklim,” ujar Simrin.
Kementerian Pariwisata dan ILO sejak 2023 telah bekerja dalam kerangka Kemitraan Aksi untuk Ekonomi Hijau (PAGE) yang digagas oleh PBB. Kolaborasi ini berfokus mendampingi UMKM agar mampu menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Berbagai forum dan pelatihan telah dilakukan, termasuk Forum Pekerjaan Hijau yang menyoroti pengembangan pariwisata di kawasan kaya keanekaragaman hayati, serta pelatihan peningkatan kapasitas melalui ToT dan pelatihan langsung bagi pelaku UMKM. Program tersebut menghasilkan 19 pelatih tersertifikasi lengkap dengan modul pengembangan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pariwisata hijau.
Sebagai langkah awal, empat proyek percontohan dilaksanakan di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Inisiatif ini memberikan dampak langsung kepada 172 UMKM pariwisata. Berkat kekuatan kolaborasi hingga ke tingkat daerah, cakupan program kini diperluas secara nasional dan telah menjangkau 30 kota dan kabupaten mulai dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Riau, Lampung, Maluku Utara, NTB, Kalimantan Selatan hingga Bangka Belitung. Total lebih dari 900 UMKM pariwisata kini terlibat dalam proses transformasi menuju pariwisata hijau yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Discussion about this post