Tapanuli Utara, Kabar SDGs – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyambut hangat penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun, Siborongborong, Jumat (25/7) lalu. Acara ini menjadi ajang berskala nasional pertama yang dipusatkan di Taput, menghadirkan ribuan pelaku usaha mikro serta pejabat tinggi negara.
Festival ini dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para Bupati dari kawasan Danau Toba. Tercatat 1.000 peserta hadir, terdiri dari 850 nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 150 pelaku UMKM asal Tapanuli Utara dan Toba.
Dalam sambutannya, Bupati Taput menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah. Ia berharap momentum ini memperkuat legalitas dan pelindungan bagi produk UMKM lokal, terutama tenun ulos yang menjadi warisan budaya khas daerah.
“Kami sangat berbahagia atas penunjukan ini. Harapan kami, pelaku UMKM di Taput makin sejahtera karena legalitasnya kuat, produknya dilindungi, dan akses dukungan dari pusat makin terbuka,” ujar JTP Hutabarat.
Anggota DPR RI Lamhot Sinaga yang hadir sebagai Wakil Ketua Komisi VII menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, sembari mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil di sekitar Danau Toba yang membutuhkan pelindungan konkret.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam paparannya menyebutkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap berbagai kendala yang dihadapi UMKM, mulai dari sulitnya memperoleh legalitas hingga sertifikat halal. Meski urusan perizinan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kementeriannya, Maman menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tidak ada institusi yang lepas tangan dalam membantu UMKM.
“Kita harus bergerak bersama. Bersinergi dengan Kemenkumham, BPOM, dan semua pihak untuk mempercepat pelayanan. Ini bukan sekadar festival, tapi bentuk keberpihakan negara kepada usaha mikro,” tegasnya.
Selama empat bulan pelaksanaan festival secara nasional, peningkatan penerbitan izin usaha disebut melonjak hampir 80 persen. Menteri Maman menyampaikan apresiasi atas keterlibatan lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten dalam percepatan fasilitasi PIRT serta sertifikasi lainnya.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri UMKM dan Menteri Hukum dan HAM sebagai simbol kolaborasi untuk mendorong UMKM naik kelas. Pada kesempatan yang sama, Kementerian UMKM juga meluncurkan 8.375 sertifikasi perizinan dan bantuan modal usaha mikro, menjadikan Tapanuli Utara sebagai titik awal pelaksanaan program tersebut di Sumatera Utara.
Menurut Menteri Maman, pemusatan program ini di Taput sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat UMKM melalui kolaborasi lintas kementerian dan institusi, baik vertikal maupun horizontal, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Discussion about this post