Jakarta, Kabar SDGs – Pemerintah berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tengah dipersiapkan untuk memperkuat kemampuan akademik siswa sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Rencana tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dasar atau foundational knowledge di kalangan peserta didik. Abdul Mu’ti menilai, kemampuan akademik dasar mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi selama ini masih perlu ditingkatkan.
Meski demikian, pemerintah tidak serta-merta akan mengadopsi kembali pola penjurusan seperti yang pernah berlaku sebelumnya. Sejumlah penyesuaian masih disiapkan agar sistem baru dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus mempertimbangkan kesiapan siswa pada jenjang pendidikan menengah atas.
“Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu yang kita rancang mengikuti dinamika keilmuan dan juga kesiapan para murid SLTA untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, dikutip Jumat (6/11).
Selain menyiapkan kemungkinan penerapan kembali sistem penjurusan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga mengembangkan pemanfaatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk membantu siswa menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi.
TKA mencakup mata pelajaran wajib maupun pilihan. Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan akademik masing-masing siswa sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Kemendikdasmen berharap hasil TKA dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes.
“Tes Kemampuan Akademik oleh para rektor perguruan tinggi negeri, mudah-mudahan juga swasta termasuk di dalamnya, menjadi salah satu aspek dalam penerimaan mahasiswa baru jalur nontes,” katanya.
Siswa yang belum berhasil melalui jalur seleksi non-tes juga berpeluang menggunakan hasil TKA sebagai salah satu komponen pertimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Sebagai informasi, sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai ditinggalkan secara bertahap sejak penerapan Kurikulum Merdeka pada 2021. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, melalui program Sekolah Penggerak.
Memasuki tahun ajaran 2022/2023, satuan pendidikan mulai diberikan kesempatan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satu perubahan yang diperkenalkan adalah penghapusan pengelompokan siswa secara permanen berdasarkan jurusan IPA, IPS, maupun Bahasa.
Sebagai alternatif, peserta didik diberikan keleluasaan menentukan mata pelajaran berdasarkan ketertarikan, kemampuan, serta rencana pendidikan setelah menyelesaikan SMA. Melalui pendekatan tersebut, siswa juga memiliki kesempatan mempelajari mata pelajaran dari berbagai kelompok bidang keilmuan.
Kurikulum Merdeka selanjutnya ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024.
Kini, pemerintah kembali menyiapkan perubahan dalam sistem pembelajaran SMA melalui rencana pengaktifan penjurusan. Meskipun target penerapannya telah disampaikan untuk tahun ajaran 2027/2028, sejumlah mekanisme teknis masih dalam tahap penyusunan, termasuk kemungkinan penyesuaian sistem pemilihan jurusan.
Dengan rencana tersebut, pemerintah berharap penguatan dasar keilmuan siswa dapat berlangsung lebih terarah sehingga mereka memiliki kesiapan akademik yang lebih baik ketika memasuki perguruan tinggi sesuai bidang yang diminati.












Discussion about this post