Ponorogo, Kabar SDGs – Rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terus menuai perhatian dari mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan aktivis lingkungan. Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kerusakan lingkungan, risiko longsor, hingga kemungkinan berkurangnya debit air Telaga Ngebel akibat aktivitas proyek tersebut.
Menanggapi berbagai sorotan itu, PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE) memaparkan sejumlah langkah yang diklaim telah disiapkan untuk mengantisipasi risiko selama kegiatan eksplorasi di Desa Gondowido. Perusahaan menyatakan telah melakukan mitigasi potensi longsor, membatasi pemanfaatan air, serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat terdampak.
Manajer PR dan Community Development PT Bakrie Darmakarya Energi, Lisnaini, mengakui lokasi eksplorasi berada di kawasan yang memiliki kerawanan longsor. Namun, ia menyebut kondisi tersebut telah diperhitungkan sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan.
Menurut Lisnaini, perusahaan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan survei sekaligus pemetaan daerah yang berpotensi mengalami longsor. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan sipil di sekitar lokasi proyek.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain memperbaiki kemiringan lereng atau sloping, memasang struktur penguatan tebing, serta meningkatkan kapasitas jalan dan drainase. Langkah tersebut diklaim bertujuan mengendalikan aliran air hujan agar tidak memicu pengikisan tanah maupun longsor.
“Jadi semua pekerjaan yang ada di sini itu sifatnya sama dengan atau upgrade. Makanya kita bilang bahwa ini upgrade,” kata Lisnaini, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan infrastruktur dilakukan pada jalur sepanjang 875 meter, mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Gondowido hingga kawasan proyek. Pekerjaan tersebut mencakup pemasangan plengsengan untuk memperkuat sisi jalan, pelebaran drainase, serta pembangunan saluran terbuka guna mengarahkan aliran air hujan.
Lebar akses jalan yang sebelumnya sekitar 2,5 meter juga ditingkatkan menjadi 5 meter. Dari keseluruhan lebar tersebut, badan jalan direncanakan memiliki ukuran 3 meter, sementara bahu jalan masing-masing selebar 50 sentimeter.
Selain pekerjaan konstruksi, BDE mengklaim melakukan penanaman rumput vetiver di sejumlah bagian tebing. Tanaman ini dipilih karena memiliki sistem perakaran yang dinilai dapat membantu mengikat tanah dan menjaga kestabilan lereng.
“Akar rumput vetiver itu sangat mengikat sekali untuk tanah itu menjadi sifatnya lebih stabil,” ungkapnya.
Persoalan ketersediaan air Telaga Ngebel juga menjadi salah satu perhatian masyarakat terhadap proyek tersebut. Menjawab kekhawatiran mengenai kemungkinan penurunan debit telaga, Lisnaini menegaskan bahwa perusahaan tidak mengambil air secara langsung dari Telaga Ngebel.
Ia menyampaikan bahwa sumber air yang digunakan merupakan air limpasan yang menurut perusahaan tidak akan masuk ke telaga. Pengambilannya dibatasi maksimal 30 liter per detik dan berada dalam pengawasan Perum Jasa Tirta (PJT) selaku pengelola operasional Telaga Ngebel.
“ Kegiatan kami di sini dalam pengambilan airnya tidak mempengaruhi debit yang ada di Telaga Ngebel,” katanya.
Terkait dampak kegiatan konstruksi terhadap warga sekitar, Lisnaini mengakui adanya keluhan mengenai debu dan kebisingan peralatan proyek. Untuk menampung laporan masyarakat, perusahaan menyatakan telah menyediakan meja pengaduan.
Selama tiga bulan pelaksanaan konstruksi, BDE mengaku telah melakukan penyiraman jalan sebanyak delapan kali. Perusahaan juga menyebut enam kali mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area dengan tingkat debu tinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembersihan secara manual.
Perusahaan turut mengakui telah memberikan kompensasi kepada warga dalam beberapa tahap, terutama terkait dampak debu dan kebisingan. Namun, Lisnaini tidak mengungkapkan besaran kompensasi yang telah disalurkan.
“ Perusahaan, juga berupaya memberikan manfaat melalui perbaikan pipa air serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, seperti Grebeg Suro dan perayaan HUT Kemerdekaan RI,” akunya.
Mengenai tahapan eksplorasi, Lestiani menyebut BDE sedang mempersiapkan dua sumur pengeboran di Desa Gondowido yang lokasinya berdekatan. Kegiatan pengeboran direncanakan berlangsung mulai awal November 2026 hingga Januari 2027.
“ Masing-masing sumur membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu sebelum peralatan dipindahkan ke titik pengeboran berikutnya,” ujarnya.
Kedua sumur tersebut ditargetkan memiliki kedalaman sekitar 2.000 meter. Dalam penjelasannya, ia menyebut eksplorasi panas bumi membutuhkan temperatur berkisar 200 hingga 250 derajat Celsius.
Lisnaini juga mengungkapkan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penelitian panas bumi oleh Pertamina pada 1992. Saat itu, penelitian dilakukan melalui pengeboran slimhole atau sumur berdiameter kecil di sekitar Rumah Asmoyo.
“ Saat itu Pertamina telah memperoleh hasil pengukuran, tetapi pengembangan menghadapi kendala infrastruktur dan akses menuju kawasan perbukitan,” jelasnya.
Meski demikian, perusahaan belum dapat memastikan berapa lama sumur yang akan dibor nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kepastian mengenai potensi pengembangan baru bisa diperoleh setelah pengeboran mencapai kedalaman yang ditargetkan, kemudian dilanjutkan dengan proses well completion atau penyelesaian sumur dan evaluasi teknis.
“ Tahapan observasi dan evaluasi itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu tahun. Dengan demikian, hasil eksplorasi akan menentukan apakah sumur tersebut layak dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.
Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Lisnaini menjelaskan bahwa program tersebut telah disusun, tetapi pelaksanaannya mengikuti tahapan pengembangan proyek. Ia menyebut selama masa eksplorasi yang direncanakan berlangsung lima tahun, perusahaan belum memiliki kewajiban CSR seperti pada tahap eksploitasi ketika proyek sudah menghasilkan pendapatan.
“ Meski begitu, BDE mengaku telah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat dan edukasi, terutama berkaitan dengan persoalan air yang menjadi perhatian warga,” katanya.
Dari aspek perizinan, Lisnaini menyebut wilayah kerja panas bumi BDE mencakup sekitar 32.000 hektare di kawasan Madiun dan Ponorogo. Izin wilayah kerja tersebut berlaku selama 35 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, izin wilayah kerja itu tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan pengeboran di seluruh lokasi.
Untuk kegiatan pengeboran, perusahaan harus memperoleh persetujuan lokasi tersendiri. Salah satunya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan seluas sekitar 10 hektare yang menurut Lisnaini telah diterbitkan pada 2023. BDE juga menyatakan telah mengurus izin pemanfaatan air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Apabila nantinya perusahaan merencanakan pengeboran sumur ketiga dan keempat di desa lain, persetujuan lokasi baru tetap harus diurus sesuai ketentuan yang berlaku.
“ Izin wilayah kerja panas bumi tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan pengeboran di seluruh titik kawasan tersebut,” bebernya.
Berbagai penjelasan BDE tersebut disampaikan sebagai respons perusahaan terhadap kekhawatiran mahasiswa dan aktivis lingkungan mengenai rencana eksplorasi geotermal di Ngebel. Sejumlah isu yang menjadi perhatian, mulai dari potensi longsor, ketersediaan air Telaga Ngebel, hingga dampak kegiatan konstruksi terhadap masyarakat sekitar.











Discussion about this post