Aceh, Kabar SDGs – Pemerintah Aceh menyiapkan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam sebagai strategi untuk menekan gejolak harga, memperluas akses pembiayaan, sekaligus mempercepat hilirisasi industri minyak nilam. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan Aceh serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Kamis, 23 Juli 2026.
Pernyataan Gubernur Mualem tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menjelaskan bahwa gagasan penerapan SRG merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu sebelumnya.
Nurlis mengatakan Gubernur telah meminta Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di daerah tersebut. “Itulah sebabnya digelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam,” katanya.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Habiburrahman, serta perwakilan Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi yang dinilai bertolak belakang antara tingginya permintaan minyak nilam dunia dengan kenyataan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di Aceh. “Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” ujarnya.
Saat ini kebutuhan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru berkisar 1.600 ton per tahun. Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh. Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga menjadi bahan pencampur utama bagi minyak nilam dari berbagai negara dan banyak dimanfaatkan oleh industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi.
Meski memiliki potensi besar, pengembangan komoditas nilam masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar operasional budidaya yang seragam, hingga kualitas bahan baku yang belum homogen akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai wilayah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya penerapan SRG bagi petani nilam sebagai upaya mengurangi dampak fluktuasi harga yang dipengaruhi spekulan. “Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.
Selain itu, Robby menegaskan bahwa agar mampu memenuhi permintaan pasar internasional, industri nilam Aceh harus memenuhi empat syarat utama. “Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital,” ujarnya.
Menurutnya, pemenuhan standar tersebut memerlukan keberadaan industri refinery di Aceh. “Saat ini, perkembangan industry nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industry refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” katanya.
Pemerintah Aceh juga berencana mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Di samping itu, pemerintah akan memperkuat pembinaan petani secara terpadu dan mendorong pembentukan asosiasi maupun komunitas Nilam Aceh. “Selain itu, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh,” kata Robby.
Pemerintah turut menyiapkan penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat melalui pembentukan tim kerja lintas sektor. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dalam pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, hingga pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan.
“Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” ujarnya.
Pemerintah Aceh optimistis bahwa penerapan SRG, penguatan tata kelola, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan akan memperkuat posisi Nilam Aceh di pasar internasional. “Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produks minyak nilam berkualitas terbaik di dunia,” ujar Robby.
Discussion about this post