Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
(SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU, Rabu (20/5).
Rakor ini menjadi forum penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai target sehingga siap digunakan pada Tahun Ajaran baru 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara menyampaikan dalam sambutannya, Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara untuk memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara.
Berdasarkan data, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi yang berada di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota.
Seluruh lokasi tersebut dalam tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata mencapai sekitar 57% per 19 Mei 2026.
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” kata Kuswara.
Kementerian PU juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PU.
Selain itu, total 67.588 tenaga kerja konstruksi telah dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan.
Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyampaikan, rapat koordinasi ini dilaksanakan guna menyelesaikan berbagai kendala pembangunan sehingga target penyelesaian dapat dicapai sesuai jadwal. KSP juga menegaskan agar percepatan pelaksanaan perlu tetap menjaga kualitas hasil pembangunan dan kesiapan operasional.
“Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujarnya.
KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan, diantaranya verifikasi lapangan pada 22 lokasi SR dan pelaksanaan 3 kali Rakor lintas sektor.
“Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah, program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” tegas Fadjar.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kementerian Sosial, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Discussion about this post