Jakarta, KabarSDGs — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan realisasi anggaran guna mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan sejak masa tanggap darurat, sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang segera direalisasikan agar dapat terus dilanjutkan.
“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan seluruh arahan yang telah disepakati. Namun, percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran. Kami berharap anggaran dapat segera direalisasikan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan,” ujar Menteri Dody.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (6/4).
Secara keseluruhan, kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028. Dari jumlah tersebut, kebutuhan pada tahun 2026 mencapai Rp25,40 triliun.
Untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, diperlukan percepatan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,35 triliun pada tahun 2026 guna mendukung keberlanjutan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dimulai sejak masa tanggap darurat.
“Kami telah menangani sejumlah infrastruktur prioritas sejak masa tanggap darurat sebagai bentuk respon cepat di lapangan. Seperti perbaikan jembatan dan jalan serta rencana pembangunan sabo dam. Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran, sehingga kami berharap ada percepatan pencairan, agar pekerjaan dapat terus berjalan dan memberikan kepastian pembayaran di lapangan,” tambahnya.
Di sisi lain, progres penanganan di lapangan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada sektor air baku dan air bersih, capaian rata-rata mencapai 72%, dengan 165 dari 176 SPAM telah kembali fungsional (94%) serta seluruh embung terdampak telah tertangani.
Sementara, di sektor sumber daya air, capaian di tingkat pusat mencapai 61% dan daerah 34%.
Pada sektor konektivitas, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional telah kembali fungsional 100%. Untuk jaringan daerah, dari 2.421 ruas jalan terdampak, 94% telah fungsional, serta dari 1.181 jembatan terdampak, 67% telah kembali berfungsi.
Di sektor permukiman dan fasilitas umum, pembersihan telah dilakukan di 571 lokasi dengan capaian 92,64%. Penanganan hunian untuk 1.545 kepala keluarga telah mencapai progres 93,22% dengan 1.456 unit rumah selesai dibangun.
Sebagai bagian dari upaya penguatan mitigasi, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan 108 unit sabo dam serta melanjutkan program Padat Karya Tunai (Cash for Work) yang pada tahun 2025 telah menyerap 50.360 tenaga kerja dengan nilai Rp1,11 triliun.
Menteri Dody juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait terus kami lakukan agar seluruh program berjalan selaras. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan dalam forum ini sejalan dengan langkah yang telah kami kerjakan di lapangan,” tandas Menteri Dody.
Kementerian PU optimistis percepatan realisasi anggaran akan memperkuat proses pemulihan infrastruktur, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Discussion about this post