Tabanan, Kabar SDGs – Tingginya kasus kekerasan dan berbagai persoalan yang dialami anak di Provinsi Bali menjadi perhatian serius yang mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Upaya tersebut terus digencarkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi yang melibatkan banyak pihak.
Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya langkah nyata dalam perlindungan anak saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali dalam mendorong pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
Ia menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi hingga penelantaran, menjadi indikator bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, minimnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri juga menjadi perhatian, termasuk pemahaman mengenai batasan tubuh serta pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Forum PUSPA sendiri berperan sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Sejumlah tantangan lain juga turut disoroti, seperti praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan. “Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan berbagai materi strategis dari sejumlah narasumber. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat berjalan berkelanjutan.
Discussion about this post