Samarinda, Kabar SDGs – Akses internet di desa-desa Kalimantan Timur kian mendekati pemerataan. Hingga awal 2026, sebanyak 95 persen wilayah desa di provinsi tersebut telah terkoneksi jaringan internet, menandai percepatan pembangunan infrastruktur digital hingga ke wilayah pelosok dan terpencil.
Capaian itu disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur dalam rangkaian Pekan Raya Kaltim 2026. Dari total 841 desa yang ada, sebanyak 802 desa tercatat sudah menikmati layanan internet aktif, termasuk desa-desa yang selama ini sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi konvensional.
Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, mengatakan perluasan jaringan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan digital yang merata. “Capaian ini menunjukkan layanan sudah masuk hingga wilayah terpencil,” kata Bambang saat mendampingi peninjauan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud ke stan HUT ke-69 Kaltim, Jumat, 9 Januari 2026.
Ia menjelaskan, untuk mengejar pemerataan akses, Diskominfo Kaltim mengombinasikan berbagai teknologi, mulai dari jaringan fiber optik, BTS radio seluler, hingga VSAT. Saat ini sebanyak 158 titik desa masih memanfaatkan layanan Starlink, terutama di wilayah yang belum memungkinkan dibangun jaringan kabel.
Menurut Bambang, penggunaan Starlink tidak direncanakan bersifat permanen. Diskominfo Kaltim akan mengalihkan koneksi ke fiber optik apabila kondisi geografis dan infrastruktur sudah memungkinkan, sebagai upaya menekan biaya operasional jangka panjang.
Selain persoalan jaringan, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pasokan listrik di sejumlah desa. Di beberapa wilayah, layanan internet masih bergantung pada genset. Untuk mengatasi hal tersebut, pemanfaatan panel surya mulai diterapkan, salah satunya di Kabupaten Paser. Diskominfo Kaltim juga menyiapkan dukungan satelit SATRIA sebagai sistem cadangan, bersamaan dengan pengembangan teknologi internet berbasis laser sebagai alternatif ke depan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti pentingnya cakupan layanan di wilayah perbatasan, khususnya Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia menyatakan keinginannya untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Pemerintah provinsi menargetkan akses informasi dan layanan publik dapat dinikmati secara setara, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga pelosok dan kawasan perbatasan,” ujar Rudy Mas’ud.
Discussion about this post