Surabaya, KabarSDGs – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya untuk menegakkan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL). Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni akan menormalisasi lebih kurang 300 angkutan barang (truk) lebih dimensi di Provinsi Jawa Timur.
“Normalisasi angkutan barang merupakan wujud nyata penguatan angkutan barang yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027,” ujar Menhub Dudy pada kegiatan “Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025”, di Surabaya, Selasa (16/12).
Melalui kegiatan ini, Kemenhub melakukan normalisasi secara simbolis terhadap 26 kendaraan yang merupakan perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Normalisasi kendaraan berlebih adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan dimensi fisik dan/atau kapasitas muatan kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di kawasan Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan sebagaimana yang telah distandardisasi. Dalam program ini juga dilakukan sosialisasi dan penegasan terkait ODOL.
Menhub menambahkan permasalahan Over Dimension dan Over Load bukan sekadar isu teknis kendaraan. ODOL adalah persoalan keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional.
Untuk itu, Kemenhub secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL tahun 2027 melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Kemenhub juga memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta GSJT atas langkah strategis mendukung kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027.
“Keberhasilan kebijakan ODOL tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri, serta para pelaku usaha angkutan barang,” kata Menhub Dudy.
Dukungan Pemprov Jawa Timur berdampak nyata pada pengawasan di lapangan sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang. Kemenhub juga mengapresiasi PT Jasa Raharja atas dukungan percepatan penanganan ODOL, termasuk fasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai langkah pencegahan kecelakaan yang lebih hulu.
Penghargaan turut disampaikan kepada PT Jasa Marga atas dukungan harmonisasi regulasi dan normalisasi kendaraan, serta kepada PT 3M Indonesia atas kontribusi pemasangan stiker pemantul cahaya untuk meningkatkan visibilitas keselamatan.
Kemenhub menekankan keberhasilan kebijakan ODOL tidak mungkin dicapai satu institusi, melainkan memerlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri, dan pelaku usaha.
“Kementerian Perhubungan akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan sarana pendukung agar proses transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” sebut Menhub.
Discussion about this post