Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 sebagai langkah awal penyusunan program infrastruktur untuk Tahun Anggaran (TA) 2027, Kamis (4/12) di Auditorium Kementerian PU, Jakarta.
Rakorbangwil 2025 kali ini mengusung tema “Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju.”
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti hadir membuka Rakorbangwil 2025 bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin yang juga mewakili Menko Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menyampaikan sambutan Menteri Dody, Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan.
“Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.
Kementerian PU menerjemahkan Misi Presiden Prabowo tersebut ke dalam Sasaran Utama PU608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0%, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
“Tentunya harus kita wujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian/ lembaga, dan Pemda yang solid dan terkoordinasi,” tambah Wamen Diana.
Adapun target utama Kementerian PU pada 2027 terbagi dalam beberapa sektor.
Diantaranya, Sumber Daya Air dengan target meningkatkan kapasitas tampungan air sebesar 59,08 m per kapita per tahun, rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk sebesar 55,09%, presentase luas baku sawah fungsional beririgasi sebesar 61,92%, luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk sebesar 16,07%, efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,39 USD per meter kubik, presentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air sebesar 61%, serta persentase kondisi keandalan daerah irigasi sebesar 27%.
Kemudian di sektor Jalan dan Jembatan, targetnya mengurangi waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional menjadi 1,8 jam per 100 km/ serta pada jaringan jalan nasional menjadi 2,1 jam per 100 km.
Sementara, di sektor Cipta Karya targetnya meliputi peningkatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum aman sebesar 38%, rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 21%, timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 31%, serta sebanyak 514 kab./kota mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan.
Untuk sektor Prasarana Strategis, targetnya adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan sebesar 64,47%, serta sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sebesar 71,38%.
Wamen Diana juga menyampaikan 3 strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional.
“Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” jelas Wamen Diana.
Deputi Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan dukungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terhadap proses pemrograman infrastruktur yang lebih terarah pada prioritas nasional dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kemenko Infrastruktur akan terus mengawal sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar arah pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran,” ujar Deputi Rachmat.
Dalam laporannya, Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia juga menyampaikan bahwa Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027. Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana,” jelas Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia.
Rangkaian kegiatan Rakorbangwil akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan input catatan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro tanggal 4-9 Desember 2025.
Kemudian sesi Desk Rakorbangwil yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-17 Desember 2025.
Pada Desk tersebut akan dilakukan pembahasan secara mendetail mengenai kesiapan kawasan atau lokus prioritas untuk mendapatkan dukungan program infrastruktur PU TA 2027 serta membahas dan menyeleksi rencana program dan kegiatan TA 2027 yang selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional 2025-2029.
“Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027,” tandas Dirjen Bob
Discussion about this post