Surabaya, Kabar SDGs – Pemerintah Kota Surabaya berencana mendanai pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menyediakan tempat tinggal.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa bantuan itu akan diberikan hanya jika anak-anak mengikuti ketentuan sederhana: mereka wajib berada di rumah sebelum jam 22.00 WIB.
“Kami siap menanggung biaya pendidikan, asalkan anak-anak mau melakukan perubahan. Setidaknya mereka harus sudah di rumah pada pukul 10 malam. Jika masih berkeliaran, kami anggap pengawasan orang tua tidak ada,” ungkap Wali Kota Eri dalam acara “Kelas Sinergi Keluarga untuk Remaja yang Lebih Baik” di Gedung Sawunggaling, pada hari Sabtu (24/5/2025).
Acara ini dihadiri oleh 500 orang tua dari keluarga berpendapatan rendah (desil 1-3) yang anak-anak mereka pernah terjaring dalam razia Satpol PP.
Wali Kota Eri memberikan penekanan bahwa perubahan perilaku remaja tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga.
“Saya ingin orang tua dapat memahami pentingnya pengawasan. Banyak yang tidak memperhatikan anaknya, mengabaikan, dan hal ini bisa menyebabkan mereka terjerat masalah hukum,” tegasnya.
Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai sarana pendidikan dan pengembangan karakter untuk remaja, seperti Sekolah Kebangsaan, Kampung Anak Negeri, dan Asrama Bibit Unggul.
Tersedia juga kuota untuk 200 anak dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana, serta 200 tempat tambahan untuk tingkat SMP dan SMA.
“Jika keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, serahkan kepada pemkot. Kami akan menyekolahkan mereka di tempat yang nyaman, bukan sekadar tempat penampungan. Ada kelas, ada pendamping, dan ada harapan untuk masa depan,” jelas Eri.
Ia juga menanggapi tudingan bahwa asrama pemerintah berfungsi sebagai tempat hukuman. Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut justru dirancang untuk menciptakan atmosfer positif dan edukatif bagi anak-anak yang sebelumnya hidup di jalanan, mengamen, atau terlibat masalah.
Berdasarkan Eri, sebagian besar masalah yang dihadapi remaja berkaitan dengan kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam pola asuh mereka. Oleh karena itu, ia meminta orang tua agar tidak sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah.
“Jika orang tua mampu, sebaiknya lakukan pengawasan sendiri. Namun jika tidak, kami siap membantu. Inilah bentuk kerjasama untuk membangun masa depan anak-anak Surabaya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widyawati, menyatakan bahwa pihaknya akan segera bergerak untuk menindaklanjuti instruksi wali kota, termasuk melibatkan orang tua berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dalam program padat karya.
“Banyak anak yang bermasalah berasal dari keluarga yang tidak utuh, mereka mencari perhatian dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu, kami akan memperkuat pendidikan keluarga,” ujarnya.
Discussion about this post