JAKARTA, KabarSDGs – Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sugito menghadiri undangan pertemuan the 17th ASEAN-China Forum on Social Development and Poverty Reduction yang diselenggarakan secara hibrid pada hari Senin (26/6/2023).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama regional dan mendorong pengentasan kemiskinan serta pembangunan perdesaan. Dirjen Sugito hadir sebagai Focal Point Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia. Selain itu, perwakilan Focal Point SOMRDPE dari negara-negara ASEAN lainnya dan pejabat, akademisi, serta tenaga ahli dari Tiongkok juga ikut hadir.
“Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2023. Tujuannya adalah melakukan pertukaran pengalaman dan berbagi praktik terbaik dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kawasan rural/urban,” ujarnya dalam siaran tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sugito menyampaikan kebijakan pembangunan desa di Indonesia, termasuk penerapan SDGs Desa. Kebijakan Dana Desa dan prioritas penggunaannya juga menjadi perhatian utama, terutama dalam mendukung ketahanan pangan di desa. Indonesia telah mengadopsi SDGs global dan mengimplementasikannya hingga ke tingkat desa melalui SDGs Desa.
“SDGs Desa bertujuan untuk menerapkan poin-poin SDGs global dan mengubahnya menjadi indikator pembangunan desa. Selain itu, SDGs Desa juga bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui proses musyawarah,” ungkap Sugito.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Dana Desa sebagai kebijakan fiskal yang mengakui eksistensi desa dalam upaya memberdayakan desa untuk menjalankan kewenangannya. Dana Desa difokuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki desa, termasuk peningkatan ketahanan pangan.
“Sejak UU Desa disahkan pada tahun 2014, Dana Desa telah disalurkan pada tahun berikutnya dan terus meningkat setiap tahun. Hingga tahun 2022, total Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp468,68 triliun dan telah mendukung pembangunan 75.265 desa di Indonesia. Melalui dana tersebut, berbagai permasalahan desa telah berhasil diatasi,” beber Sugito.
Selain itu, Sugito juga memperkenalkan secara singkat kegiatan ASEAN Village Network sebagai inisiatif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendukung kepemimpinan Indonesia dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inisiatif ini telah disetujui oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42.
ASEAN Village Network atau Jejaring Desa ASEAN bertujuan untuk menjadi inisiatif bawah ke atas yang bertujuan untuk mendiskusikan, berbagi praktik, dan pengalaman terbaik antara desa-desa di ASEAN. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk menjajaki dan memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra ASEAN dalam hal desa digital, desa wisata, dan OVOP (One Village One Product/Satu Desa Satu Produk).
“ASEAN Village Network sangat relevan dengan tema kegiatan the 17th ASEAN China Forum on Social Development and Poverty Reduction. Hal ini dikarenakan ASEAN Village Network didirikan untuk berkontribusi dalam mempercepat pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah ini,” jelas Sugito.
Inisiatif pembangunan desa yang terkait dengan pelokalan SDGs global hingga ke tingkat desa melalui SDGs Desa dan pembentukan ASEAN Village Network mendapat apresiasi positif dalam forum tersebut.
Discussion about this post