Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, terus melakukan penanganan dampak kekeringan di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sejak 7 Juli 2026 hingga 22 September 2026, Kementerian PU telah menyalurkan sebanyak 286.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak di 10 kabupaten/kota.
Penyaluran air bersih tersebut mencakup Kota Cimahi serta Kabupaten Indramayu, Karawang, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, dan Bandung Barat.
Dukungan ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, di tengah menurunnya ketersediaan sumber air akibat kondisi kekeringan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi perhatian Kementerian PU, terutama di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air akibat musim kemarau.
“Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Dody.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK Jawa Barat mengerahkan 21 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter dan menyediakan 26 Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.000 liter.
Dukungan tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 57.200 jiwa yang berada di wilayah terdampak.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat Reva Sastrodiningrat menyampaikan bahwa dukungan penyediaan air bersih merupakan bagian dari upaya Kementerian PU dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi kondisi darurat akibat keterbatasan sumber air.
“Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Reva.
Penanganan kekeringan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Status siaga darurat tersebut ditetapkan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Barat menyebabkan penurunan ketersediaan sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penurunan debit sumur dan sumber air setempat berdampak pada semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih.
Untuk merespons kondisi tersebut, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat agar bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian PU melalui BPBPK Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan penanganan kekeringan dapat diberikan secara responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Discussion about this post