Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino 2026 di Provinsi Jawa Barat.
Berbagai langkah antisipatif telah dilakukan sejak dini untuk menjaga ketersediaan pasokan air, menjamin layanan irigasi, serta mendukung ketahanan pangan nasional selama musim kemarau.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino guna memperkuat koordinasi lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PU.
Menurut Menteri Dody, penanganan El Nino harus dilakukan secara terpadu karena dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi layanan penyediaan air minum dan operasional infrastruktur sumber daya air.
“Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk Satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan,” kata Menteri Dody.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, BBWS Cimanuk Cisanggarung mengoptimalkan sistem mitigasi melalui Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir dan Kekeringan (UP3BK).
Sistem ini mengintegrasikan pemantauan kondisi bendungan, bendung, daerah rawan kekeringan, pengaturan operasi air, layanan call center, Tim Reaksi Cepat (TRC), serta koordinasi lintas instansi agar setiap potensi gangguan terhadap layanan air dapat direspons secara cepat dan tepat.
Sebanyak 290 personel disiagakan selama musim kemarau untuk memastikan seluruh prasarana sumber daya air tetap berfungsi optimal.
Pemantauan dilakukan secara intensif setiap hari pada 9 bendungan, 33 embung, 23 situ, 25 bendung, serta jaringan irigasi yang berada di wilayah kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung.
Hingga 30 Juni 2026 tercatat kondisi 9 bendungan, yakni Bendungan Jatigede, Cipanas, Darma, Kuningan, Malahayu, Setupatok, Sedong, Bolang, dan Rancabeureum dengan total volume tampungan air yang masih mencapai sekitar 1,10 miliar m3, sehingga masih mampu mendukung kebutuhan air irigasi pada musim kemarau sekitar 136,254 hektare.
Dalam pengoperasiannya, pelepasan air dari bendungan dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan.
BBWS Cimanuk Cisanggarung menyesuaikan pola operasi waduk berdasarkan kondisi tampungan serta kebutuhan di lapangan, terutama untuk menjamin suplai air irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga menjaga keseimbangan cadangan air selama musim kemarau.
Seluruh data elevasi, volume tampungan, dan debit pengeluaran air dipantau setiap hari sebagai dasar pengoperasian tampungan air.
Perkuat Jaringan Irigasi
Selain menjaga ketersediaan air, Kementerian PU juga terus memperkuat jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.
Pada TA 2025, upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi utama di 69 lokasi, peningkatan jaringan irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 441 lokasi, pelaksanaan Inpres Percepatan Pembangunan Irigasi di 69 lokasi, hingga pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 45 lokasi.
Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan irigasi sehingga pasokan air bagi lahan pertanian tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau.
Sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim, BBWS Cimanuk Cisanggarung juga mendorong penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA).
Metode ini mengatur pemberian air secara berselang (intermittent) sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas tanaman.
Penerapan IPHA diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, memperluas indeks pertanaman, sekaligus meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.
Kementerian PU juga telah menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila kekeringan terjadi.
Sebanyak 58 unit peralatan disiagakan, terdiri atas 16 excavator, dump truck, trailer, mobil pompa, mobil tangki air, pompa air, pompa tenaga surya, mesin bor, serta peralatan geolistrik.
Peralatan tersebut didukung berbagai langkah penanganan seperti distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, penyiraman lahan dengan sprinkler, pemanfaatan pompa air dan flood pump, survei geolistrik untuk mencari sumber air bawah tanah, hingga pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan air.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU memastikan mitigasi ancaman El Nino tidak hanya dilakukan saat kekeringan terjadi, tetapi dimulai sejak dini melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi, penguatan sistem operasi bendungan, waduk dan irigasi, serta kesiapan personel dan peralatan kesiapsiagaan di lapangan.
