Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional non-tol dan jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2026.
Berbagai langkah telah disiapkan untuk memastikan kondisi jalan nasional non-tol, jalan tol, serta sarana pendukung lainnya berada dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas mengenai kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026 di Gedung DPR RI, Rabu (11/3).
Menteri Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur serta layanan pendukungnya melalui Instruksi Menteri PU Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran.
“Dalam pelaksanaanya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. Sementara, Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan di lapangan,” kata Menteri Dody.
“Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan dukungan fasilitas sanitasi seperti toilet portable dan mobil tangki air pada titik-titik layanan masyarakat. Sementara itu, Sekretariat Jenderal memperkuat komunikasi publik serta integrasi sistem informasi,” tambah Menteri Dody.
Kesiapan Jaringan Jalan Nasional Non-Tol dan Jalan Tol
Secara nasional, jaringan jalan nasional non-tol yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU mencapai sekitar 47.603 km dengan tingkat kemantapan 93,5% yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Jalan nasional non-tol tersebut menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat selama periode mudik, khususnya pada koridor utama di Pulau Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, jaringan jalan tol operasional saat ini mencapai sekitar 3.115 km yang terdiri dari 76 ruas jalan tol di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut dilengkapi dengan 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)/ rest area, 581 gerbang tol, serta dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Selama periode mudik dan balik Lebaran, akan difungsionalkan pula 10 ruas jalan tol tambahan dengan total panjang sekitar 291 km serta 15 TIP fungsional pada 9 ruas jalan tol.
“Pemerintah juga telah menetapkan diskon tarif tol rata-rata sekitar 30 % pada 29 ruas jalan tol pada periode tertentu arus mudik dan arus balik. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas serta mendorong distribusi perjalanan masyarakat menjadi lebih merata,” jelas Menteri Dody.
Pemeliharaan Infrastruktur dan Dukungan Posko Mudik
Kementerian PU juga telah melakukan berbagai kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan baik di jalan nasional non-tol maupun jalan tol.
Pekerjaan yang dilakukan antara lain scraping, filling, dan overlay (SFO), penanganan lubang jalan, pembersihan saluran drainase, serta pemotongan rumput.
Selain itu, dilakukan pula penggantian expansion Joint pada jembatan, pemadatan aspal, dan rekonstruksi jalan pada sejumlah titik yang memerlukan penanganan.
Untuk mendukung layanan bagi pemudik, Kementerian PU menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi jalan sekaligus titik koordinasi penanganan cepat apabila terjadi gangguan infrastruktur di lapangan.
“Kesiapan infrastruktur pada periode mudik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan sistem merespons apabila terjadi gangguan di lapangan,” ujar Menteri Dody.
Pemeliharaan Infrastruktur dan Dukungan Posko Mudik
Kementerian PU juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan bencana dan kemacetan di sepanjang jalur mudik nasional. Titik rawan tersebut meliputi 591 titik rawan banjir, 1.277 titik rawan longsor, 15 titik rawan rob, 249 titik rawan kemacetan, serta 187 titik rawan kecelakaan yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk mendukung penanganan cepat di lapangan, Kementerian PU menyiagakan 1.461 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu dan dilengkapi dengan personel serta peralatan untuk penanganan darurat seperti longsor, banjir, maupun kerusakan infrastruktur.
Dalam mendukung manajemen lalu lintas selama periode mudik dan arus balik, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, Badan Usaha Jalan Tol, serta kementerian/lembaga terkait lainnya guna memastikan pengaturan lalu lintas dan kesiapan infrastruktur dapat berjalan optimal.
“Dengan kesiapan infrastruktur yang semakin baik serta sinergi seluruh pihak, kami berharap perjalanan mudik masyarakat tahun ini dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman,” tutup Menteri Dody.
Discussion about this post