Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui program sertifikasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk bagi para pekerja yang terlibat dalam program Padat Karya.
Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya ini bertujuan untuk memastikan bahwa para tenaga kerja tidak hanya memiliki keterampilan praktis di lapangan, tetapi juga dibekali dengan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dengan program sertifikasi tenaga konstruksi, para pekerja diharapkan mampu bekerja lebih profesional, efisien, dan aman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Asta Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, bagi kami, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Menteri Dody.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja padat karya menjadi langkah strategis Kementerian PU dalam menjaga mutu serta kualitas hasil pembangunan infrastruktur.
Dengan kata lain, infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh material dan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya.
Melalui sertifikasi, Kementerian PU memastikan bahwa pekerja konstruksi di daerah, termasuk mereka yang bekerja dalam program padat karya, memiliki kompetensi dan pengakuan profesional yang sama seperti tenaga kerja di kota besar.
Hingga 29 Oktober 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya, dengan total 3.566 tenaga kerja yang telah tersertifikasi atau setara 73,89% dari target 4.826 orang.
Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan mencapai 95,99 persen, menunjukkan antusiasme dan kesiapan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan kompetensi serta memenuhi standar profesional di sektor konstruksi.
Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya ini salah satunya dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura.
Bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu–Kamis, 29–30 Oktober 2025, sertifikasi diikuti para pekerja lokal yang terlibat dalam berbagai proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), dengan total 100 peserta terdaftar untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Gedung Level 2.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia agar memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
Sertifikat ini menjadi bukti kemampuan profesional sekaligus jaminan mutu kerja, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Penyelenggaraan sertifikasi ini juga sejalan dengan pelaksanaan visi PU608, yakni arah kebijakan Kementerian PU yang mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkualitas melalui SDM yang terampil dan bersertifikat.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Padat Karya yang menjadi instrumen penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Melalui padat karya, masyarakat setempat dilibatkan langsung dalam pembangunan infrastruktur, sehingga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Salah satu kegiatan padat karya yang terus digulirkan Kementerian PU setiap tahun adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier melalui rehabilitasi, perbaikan, dan pembangunan dengan melibatkan petani setempat.
Pada 2025, program P3TGAI dilaksanakan di 9.597 lokasi dengan cakupan 106.698 hektare, yang ditargetkan menyerap 159.019 tenaga kerja atau setara 6,22 juta Hari Orang Kerja (HOK).
Khusus di Provinsi Maluku Utara, program ini menjangkau 92 lokasi dengan luasan 431,1 hektar.
Melalui program sertifikasi tenaga kerja padat karya, Kementerian PU memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya tumbuh dari sisi fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat.
Pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Discussion about this post