Jakarta, Kabar SDGs – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa melalui perantara yang kerap memperpanjang rantai distribusi. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin 29 September 2025.
Prabowo menyoroti tumpukan regulasi yang selama ini justru membuat pupuk bersubsidi sulit diakses petani. Ia menyebut ada 145 aturan yang harus dilalui hingga akhirnya pupuk tidak sampai ke tangan mereka yang berhak. “Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa praktik distribusi pupuk selama ini kerap sarat kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah. Ia menilai hal tersebut tidak adil bagi rakyat. “Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia saya tahu distributor itu. Saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia. Habis itu sudahlah, kita sudah tahu kan kalau bupati nanti yang harus tanda tangan nanti dia cek, kecamatan itu nggak milik gua, nggak deh pupuknya kurangi aja, kasih yang milik gua. Ini yang nggak benar saudara-saudara,” ungkapnya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya tidak akan gentar menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan rakyat. “Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia itu bodoh, lemah dan bisa dibeli, kalau ada yang anggap itu terus, saya akan terus buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan,” tutupnya.
Discussion about this post