Jakarta, KabarSDGs – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong realisasi anggaran hingga akhir 2023 dan optimistis akan mencapai hasil maksimal.
“Tahun lalu kami targetkan 97%, tapi kami mampu melebihi menjadi 98% dan menjadi salah satu kementerian yang tertinggi mencapai penyerapan. Jadi kontrak-kontrak sudah terlaksana, tinggal masalah pencairan saja,” ujar Menhub, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (7/11).
Per 6 November 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp24,76 triliun atau 68,63% dari total pagu anggaran sebesar Rp36,08 triliun.
Rincian realisasi anggaran Kemenhub 2023 berdasarkan jenis belanja antara lain yaitu: belanja pegawai sebesar 92,8%, belanja barang sebesar 68,4%, serta belanja modal 63,4%.
Adapun realisasi anggaran per unit Eselon I yang sudah di atas 80% antara lain: Inspektorat Jenderal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta Sekretariat Jenderal.
Sementara, yang masih di bawah 80% yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).
Sementara itu, per 6 November 2023, realisasi penerimaan negara mencapai Rp8,36 triliun atau 86,56% dari target pencapaian sebesar Rp9,66 triliun. Dengan rincian yaitu: realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,74 triliun dan realisasi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,61 triliun.
Penghasil PNBP terbesar berasal dari layanan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Pelayanan Pendidikan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran, Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Kebandarudaraan, serta Jasa Transportasi Lainnya.
Program Kerja Kemenhub 2024
Pada kesempatan yang sama, Menhub juga menyampaikan sejumlah program kerja di tahun 2024, antara lain: dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dukungan layanan Buy The Service (BTS) di 10 Kota, layanan angkutan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
Dalam melaksanakan program kerja di tahun 2024, Kemenhub mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan”, dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM sektor transportasi, pemerataan pembangunan nasional, pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multiyears contract, pemenuhan Program Nasional (PN) Dan Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan IKN, transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbaharukan.
Sebagai informasi, pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26% atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6% atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67% atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.
Discussion about this post