Jakarta, Kabar SDGs – Lembaga Penjamin Simpanan saat ini fokus menangani likuidasi BPR Prima Master Bank yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 27 Januari 2026. Penanganan tersebut dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
LPS menjalankan dua tugas utama, yakni proses likuidasi bank dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. Pada 2 Februari 2026, LPS telah mengumumkan pembayaran tahap pertama untuk 88 persen rekening atau 3.587 rekening simpanan di bank tersebut. Daftar nasabah yang masuk tahap pertama dapat dilihat di kantor BPR Prima Master Bank atau melalui situs resmi LPS.
Nasabah yang telah ditetapkan dapat mencairkan dana melalui Bank Negara Indonesia sebagai bank pembayar yang ditunjuk. Untuk proses pencairan, nasabah diminta membawa bukti kepemilikan rekening seperti buku tabungan atau bilyet, serta identitas diri bagi perorangan berupa KTP, SIM, atau paspor. Sementara bagi nasabah lembaga atau perusahaan, diperlukan dokumen legalitas dan susunan pengurus sesuai anggaran dasar.
Nasabah yang belum masuk dalam tahap pertama diminta menunggu pengumuman berikutnya. Sesuai ketentuan, LPS memiliki waktu hingga 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha untuk menyelesaikan verifikasi data simpanan. Adapun debitur BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor bank tersebut.
LPS juga mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh pihak yang menawarkan bantuan pencairan dengan imbalan tertentu. Proses pembayaran klaim dilakukan sesuai aturan dengan batas penjaminan maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, menggunakan dana LPS, bukan dari dana simpanan nasabah.
Terkait aksi pekerja PT Pakerin di kantor perwakilan LPS Surabaya, LPS menyampaikan keprihatinan atas persoalan yang dihadapi pekerja. Namun, permasalahan gaji, pesangon, maupun tunjangan hari raya bukan merupakan kewenangan LPS dan diharapkan dapat diselesaikan oleh manajemen, pemegang saham, dan pekerja perusahaan tersebut.
LPS menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bank dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk menjaga kelancaran likuidasi dan pembayaran klaim, LPS meminta situasi tetap kondusif serta tidak ada pihak yang mengganggu proses kerja. Informasi resmi dapat diakses melalui layanan Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di telepon 154, WhatsApp +62-811-1154-154, dan email informasi@lps.go.id.
Discussion about this post