Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera yang digelar di Gedung DPR RI, Rabu (18/2).
Dalam forum tersebut, Kementerian PU hadir sebagai bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.
Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%.
Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%.
Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah ditangani 100%. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Menteri Dody menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun, dengan alokasi Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebaran kebutuhan tersebut meliputi Aceh Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, saat kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun.
Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun dari Rp4,3 triliun yang sudah dianggarkan, kata dia, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu.
“Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” tegas Menteri Dody.
Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus stabilisasi ekonomi masyarakat terdampak.
Pola padat karya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diterapkan di seluruh daerah terdampak.
“Alhamdulillah Kementerian PU semakin menggencarkan padat karya untuk kawasan yang masih tanggap darurat sesuai arahan DPR RI,” ungkapnya.
Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar.
“Setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” jelas Menteri Doy.
Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.
“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan, tepatnya ada 108 sabo dam di tiga provinsi bisa kita bangun dan selesaikan,” ujar Menteri Dody.
Menutup rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera.
“Kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap. Satgas juga akan memaksimalkan percepatan pemulihan di beberapa daerah yang masih memerlukan atensi agar dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” kata Wakil Ketua Dasco.
“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah. Kami juga sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work atau padat karya tunai,” tegasnya.
Kementerian PU berkomitmen terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan.
Discussion about this post