Jakarta, Kabar SDGs – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mempermudah pegawai berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau. Kerja sama ini menjadi bagian dari program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kesepakatan dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma. Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1.190 pegawai Kemendagri yang mendaftar program pembiayaan rumah. Ia menilai inisiatif ini penting untuk memastikan pegawai berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian yang layak. “Jadi selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri ya. Mereka di bawah, ada yang (gaji, red) di bawah 5 juta tadi kan,” ujarnya di hadapan media usai acara.
Tito menambahkan, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak diharapkan dapat memacu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik serta mengurangi potensi penyimpangan. “Dan potensi penyimpangan juga akan berkurang,” jelasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang terus mendukung penyediaan hunian bagi MBR. “Saya mengucapkan terima kasih [kepada] Bapak Presiden dan juga terima kasih kepada [Menteri PKP] Pak Ara, demi kesejahteraan ASN termasuk di antaranya Kemendagri,” ucapnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, Kemendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah menindaklanjutinya melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah.
Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan program yang dinilai berjalan sesuai rencana. “Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on right track. Saya mendengar sendiri, bahasanya adalah on right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan program ini, termasuk Mendagri. Menurutnya, sinergi antar kementerian menjadi kunci utama. “Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super tim. Semuanya yang ada adalah visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri. Dan Menteri ini kompak, saling membantu satu sama lain,” tuturnya.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari Kemendagri dan lembaga terkait. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada pegawai Kemendagri.
Discussion about this post