JAKARTA, KabarSDGs – Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) tidak hanya ditentukan oleh kesiapan armada dan rute pelayaran, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan di pelabuhan.
Kesiapan kapal dan optimalisasi rute pelayaran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung fasilitas pelabuhan serta sistem pelayanan yang memadai. Oleh karena itu, kesiapan pelabuhan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan menjelang pelaksanaan Angkutan Laut Nataru.
“Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman,” ujar Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, saat Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan dalam Pelaksanaan Operasi Nataru 2026/2027, Rabu (11/11).
Samsuddin menyampaikan bahwa penyelenggaraan Angkutan Nataru merupakan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan di seluruh Indonesia.
Untuk menghadapi Nataru 2026/2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan telah mengidentifikasi 40 lokasi pelabuhan yang menjadi fokus monitoring dan evaluasi kesiapan fasilitas.
“Pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan di pelabuhan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi Direktorat Kepelabuhanan yang telah menginisiasi dan mengoordinasikan rapat khusus untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan sebelum periode Angkutan Nataru dimulai.
“Saya mengharapkan seluruh KSOP dan UPP dapat memastikan evaluasi dilaksanakan secara cermat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung,” tegas Samsuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Triono, menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kesiapan pelabuhan, antara lain dermaga, ruang tunggu penumpang, toilet, area parkir, penerangan, CCTV, serta fasilitas keselamatan dan keamanan pelabuhan.
Apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan, masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) diminta mengidentifikasinya secara jelas, melengkapi dengan dokumentasi, serta menyampaikan usulan penanganan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Selain fasilitas utama, evaluasi juga perlu mencakup kesiapan pelabuhan alternatif, koordinasi dengan operator pelabuhan dan kapal, serta langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca dan potensi gangguan operasional selama periode Nataru.
“Oleh karena itu, saya meminta seluruh UPT agar mengisi matriks evaluasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pelabuhan. Koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan juga perlu dilakukan agar setiap permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Triono.
Melalui monitoring, evaluasi, dan koordinasi secara intensif, Kementerian Perhubungan berharap seluruh fasilitas dan pelayanan pelabuhan dapat dipastikan siap sebelum pelaksanaan Angkutan Laut Nataru 2026/2027. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar.
Discussion about this post