Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen untuk mendukung penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh secara berkelanjutan, khususnya dalam memastikan infrastruktur dasar tetap tertangani dari fase tanggap darurat menuju pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi guna mendukung kembalinya aktivitas dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status transisi dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan bencana hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026, terhitung mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini mencakup 14 kabupaten/kota terdampak bencana, yakni Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar, sebagai dasar pelaksanaan penanganan lanjutan menuju pemulihan.
Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung Pemerintah Daerah dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana.
“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” kata Menteri Dody.
Hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian PU telah melakukan penanganan pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi di wilayah Aceh. Dari jumlah tersebut, 103 lokasi telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan, meliputi fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Sebanyak 815 personel juga masih bekerja membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, terdiri dari 355 personel PU dan 460 personel BUMN, serta didukung 581 personel TNI dan masyarakat. Penanganan didukung dengan alat berat sebanyak 1.044 unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN), serta 2.447 unit bahan kebencanaan termasuk geobag, aramco, dan steel sheet pile.
Kementerian PU juga masih memberikan layanan sarana prasarana darurat untuk memenuhi air bersih dan sanitasi sebanyak 301 unit di Provinsi Aceh, antara lain 15 IPA Mobile, 17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 49 toilet portabel, 30 toilet darurat, 46 toren, 4 unit IPA RO.
Pada sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU melakukan penanganan dengan capaian 38 ruas jalan nasional terdampak di Aceh dan seluruhnya telah fungsional, termasuk 2 ruas melalui jalan alternatif. Sebanyak 16 jembatan nasional sempat terputus dan kini telah fungsional, sebagian menggunakan Jembatan Bailey dan 8 jembatan sudah dikerjakan pembangunan secara permanen.
Kementerian PU juga menangani 71 SPAM terdampak di 10 kabupaten/kota di Aceh dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah kembali berfungsi dengan kapasitas layanan mencapai 1.595 liter/detik. Selain itu, dilakukan pembangunan 24 sumur bor air dalam, dengan 10 unit telah selesai dan 14 unit dalam proses pengerjaan, serta pembangunan sumur bor dangkal dan dalam tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Kementerian PU juga meningkatkan layanan 11 TPA sampah dan 10 IPLT di Aceh yang saat ini dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, telah dilakukan pembersihan dan pengangkutan sampah serta lumpur bencana dengan total lebih dari 698 ton dari kawasan permukiman, fasilitas umum, rumah sakit, hingga akses jalan utama di beberapa kabupaten terdampak.
Kementerian PU membangun 11 lokasi rumah hunian sementara di 4 kabupaten di Aceh dengan total 972 KK penerima manfaat. Hingga kini, 84 KK telah menempati hunian dengan progres 100%, sementara lokasi lainnya masih dalam tahap konstruksi bertahap.
Discussion about this post