Padang, Kabar SDGs – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan integritas sebagai dasar utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai tersebut harus tercermin melalui sikap jujur, tanggung jawab, serta keteladanan dalam setiap pekerjaan, bukan sekadar menjadi slogan.
Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri”, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurut Mahyeldi, HAKORDIA tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan seremonial tahunan semata. Peringatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi kembali amanah dan tanggung jawab yang diemban setiap aparatur negara.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya melindungi masa depan bangsa dan daerah. Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan serta pelayanan publik yang layak.
Mahyeldi mengingatkan bahwa dampak korupsi dapat dirasakan langsung dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran, misalnya, berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, termasuk penyaluran bantuan bagi petani maupun nelayan. Akibatnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas fasilitas dan pelayanan yang seharusnya mereka terima.
“Korupsi juga merusak hal yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, program sebaik apa pun akan sulit berjalan. Pembangunan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya tumbuh dari integritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan bahwa prinsip antikorupsi memiliki keterkaitan erat dengan ajaran agama dan nilai budaya Minangkabau. Ajaran Islam mengenal prinsip amanah, sementara masyarakat Minangkabau memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan.
Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus menjadi pegangan ASN dalam menggunakan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan, bukan hak istimewa. Begitu pula kewenangan yang diberikan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi tidak selalu berawal dari tindakan berskala besar. Kebiasaan menerima uang terima kasih atas pelayanan yang memang menjadi kewajiban, menyalahgunakan kewenangan, hingga memanipulasi pelaksanaan tugas merupakan perilaku yang dapat merusak integritas apabila dibiarkan.
Sebagai bagian dari pencegahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sejumlah langkah, antara lain pengendalian gratifikasi, peningkatan sistem pengendalian internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan teknologi digital, serta pembenahan pelayanan publik agar semakin terbuka dan akuntabel.
Terkait Lomba Integrity Champions, Mahyeldi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah pembelajaran bagi ASN untuk memahami berbagai aspek pencegahan korupsi. Materi yang dibahas meliputi gratifikasi, konflik kepentingan, potensi benturan kepentingan dalam pengadaan, kewajiban pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor.
Ia berharap peserta tidak hanya mengejar kemenangan dalam perlombaan, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan nilai integritas yang diperoleh dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Kemenangan sejati bukan piala yang dibawa pulang, tetapi kemampuan membawa nilai integritas kembali ke ruang kerja masing-masing. Jadilah champion yang tidak hanya juara di atas panggung, tetapi juara dalam kejujuran dan keteladanan,” pesannya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika, menjelaskan bahwa Integrity Champions merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur mengenai bahaya dan dampak korupsi. Kegiatan ini sekaligus mendorong pengamalan sembilan nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Lomba tersebut diikuti 138 peserta. Mereka terdiri atas dua ASN dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar serta dua ASN dari Inspektorat kabupaten dan kota se-Sumbar.
“Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif dalam kampanye antikorupsi melalui media kreatif agar pesan integritas dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Andri.
Melalui penyelenggaraan Integrity Champions, Andri berharap nilai-nilai antikorupsi semakin tertanam dalam budaya kerja ASN dan diterapkan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus diperkuat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.











Discussion about this post