Singapura, Kabar SDGs – Pemerintah Singapura melalui Kepolisian Singapura (Singapore Police Force/SPF) akan menerapkan regulasi baru yang lebih ketat terhadap industri panti pijat berkonsep terbuka atau open-concept massage establishments (OME). Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Desember 2026 tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap tempat usaha pijat, khususnya yang beroperasi di kawasan pinggiran kota.
Melalui ketentuan terbaru ini, seluruh usaha panti pijat berkonsep terbuka yang sebelumnya tidak diwajibkan memiliki izin kini harus mengantongi lisensi Kategori 3. Para pengelola usaha juga diwajibkan menjalani penilaian kelayakan atau suitability assessment serta memasang poster resmi kepolisian pada bagian etalase tempat usaha.
Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Chee Hong Tat, menjelaskan bahwa kewajiban perizinan tersebut berlaku bagi seluruh operator OME, baik yang telah beroperasi maupun yang baru akan memulai usaha. Selain lisensi, mereka juga harus memperoleh persetujuan penggunaan lahan dari instansi berwenang.
“Di bawah rezim baru ini, operator tempat pijat konsep terbuka yang sudah ada dan yang baru perlu mendapatkan persetujuan penggunaan lahan dari Badan Perumahan dan Pembangunan (HDB) atau Otoritas Pembangunan Kembali Perkotaan, tergantung apakah mereka beroperasi di lahan HDB atau lahan pribadi,” ungkap Chee Hong Tat dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Penerapan kebijakan tersebut dilatarbelakangi upaya pemerintah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan tempat usaha pijat untuk aktivitas yang melanggar hukum. Perhatian khusus diberikan terhadap keberadaan usaha sejenis di kawasan pinggiran kota yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Pemerintah Singapura menyadari bahwa perubahan ketentuan ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku industri. Namun, regulasi tersebut tetap diberlakukan sebagai respons terhadap perhatian masyarakat mengenai dugaan praktik-praktik terlarang di lingkungan permukiman.
Untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha dalam menyesuaikan diri, pemerintah menyediakan masa transisi selama satu tahun, terhitung sejak 1 Desember 2026 hingga 30 November 2027.
Dalam periode tersebut, operator panti pijat berkonsep terbuka yang sudah beroperasi masih diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya sambil menyelesaikan pengurusan lisensi Kategori 3 dan persetujuan bagi karyawan yang dipersyaratkan.
Namun, setelah masa kelonggaran berakhir, usaha yang belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan harus menghentikan operasionalnya.
Sebelum kebijakan terbaru ini diterapkan, sistem perizinan tempat usaha pijat di Singapura telah terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Kategori 1 mencakup usaha yang berlokasi di ruko HDB, pusat perbelanjaan, serta hotel.
Sementara itu, Kategori 2 diperuntukkan bagi tempat usaha pijat yang berada jauh dari kawasan permukiman, institusi pendidikan, maupun tempat ibadah.
Melalui penambahan Kategori 3, panti pijat dengan konsep terbuka kini memiliki klasifikasi pengawasan tersendiri dengan persyaratan operasional yang lebih ketat.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Singapura dalam memperkuat pengawasan industri jasa pijat, menjaga ketertiban lingkungan, serta memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Discussion about this post