Lampung, Kabar SDGs – Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh Mandaya Award 2026 untuk kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam acara yang berlangsung di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Mandaya Award merupakan bentuk apresiasi bagi berbagai pihak yang dinilai berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang dinilai menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bersama sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan penggerak pemberdayaan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Pelaksanaan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan harus diukur berdasarkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas yang bekerja langsung di tengah masyarakat.
“Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tapi yang paling diharapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” kata Muhaimin Iskandar.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu. Peran pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pembiayaan, serta peluang usaha.
Bagi Provinsi Lampung, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk melanjutkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi tidak sebatas menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh layanan dasar.
Pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan turut menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Potensi ekonomi lokal perlu dikembangkan melalui pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kegiatan ekonomi produktif, serta kerja sama dengan berbagai pihak agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, upaya pengentasan kemiskinan di Lampung diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih merata. Selain membantu keluarga menghadapi kesulitan finansial, langkah tersebut juga diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Discussion about this post